Emilia
Sebut Kasus Az Zikra Titik Tolak Bagi Syiah ‘Melawan’
Sabtu,
14 Maret 2015 - 06:17 WIB
Sikap kelompok Syiah
ini hanya usaha menutupi kasus kekerasan penganut Syiah yang sebelumnya terkuak
dalam kasus penyerangan Az Zikra
Perwakilan organisasi Syiah, Organization Ahlulbayt for Social
support and Education (OASE), memprotes adanya deklarasi-deklarasi yang digelar
oleh gerakan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS).
“Mengapa deklarasi ANNAS bisa begitu mulus
dilakukan, mau dibawa kemana Indonesia?” ujar Emilia Renita Az saat
menyampaikan pengaduan di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.48, Jakarta,
Kamis (12/3/2015) sore.
Menurut Emilia, deklarasi-deklarasi yang
diselenggarakan oleh ANNAS di beberapa kota merupakan salah satu bentuk
intimidasi terhadap kelompok Syiah di Indonesia. [Baca: Ribuan Umat Islam Padati Deklarasi Aliansi Nasional Anti
Syiah]
“Banyak kasus intimidasi terhadap Syiah di
Indonesia yang belum selesai hingga saat ini, seperti kasus Syiah di Sampang
serta penyebaran buku MUI tentang kesesatan Syiah yang dilakukan secara
massif,” ujar istri kedua Jalaluddin Rahmat.
Karena itu, Emilia mendesak Komnas HAM agar
segera menyelesaikan kasus-kasus intimidasi terhadap pengikut Syiah di
Indonesia sebab sebagai warga negara pengikut Syiah merasa terusik.
“Hal ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegas
Emilia.
Emilia menuturkan jika kunjungannya ke
Komnas HAM itu baru kali pertama ia lakukan, dan sebab kasus Az-Zikra,
lanjutnya menjadi titik tolak kelompok Syiah untuk melawan.
Sementara itu, peneliti Syiah dari Institut
Pemikiran dan Peradaban Islam-Surabaya (InPAS), Bahrul Ulum mengatakan, sikap
kelompok Syiah ini hanya usaha menutupi kasus kekerasan penganut Syiah yang
sebelumnya terkuak dalam kasus penyerangan Az Zikra.
“Itu hanya usaha mengalihkan isu dan perhatian
atas kasus Az Zikra, ” ujar Bahrul Ulum.
Soal fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama
Indonesia (MUI), menurut Bahrul itu adalah hak MUI yang menjadi payung semua
ormas Islam Ahlus Sunnah di Indonesia. Tugas MUI melindungi
umatnya, apalagi Indonesia adalah negeri Ahlus
Sunnah.*
Syiah:
“Apakah Harus Ada Dark Justice Supaya Kami Dapat Bergerak Sendiri?”
Sabtu,
14 Maret 2015 - 08:00 WIB
Soal istilah
intimidasi, bagaimana dengan ‘intidimidasi’ yang dilakukan Syiah dalam bentuk
amalan-amalan mereka mencela dan mencaci Sahabat Nabi dan dalam buku-buku
mereka?
Aktivis Syiah
dari Organization of Ahlulbayt for Social Support and Education (OASE), Emilia
Renita Az mendesak Komnas HAM untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang
dinilai intimidasi terhadap pengikut Syiah.
“Ke mana kami harus mengadukan nasib kami,
Apakah harus ada dark justice supaya kami dapat bergerak sendiri?” tegas Emilia
kepada Komnas HAM saat menyampaikan pengaduan atas kasus Az-Zikra di kantor
Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.48, Jakarta, Kamis (12/3/2015) sore.
Emilia menuturkan banyak kasus intimidasi
terhadap Syiah di Indonesia yang belum selesai hingga saat ini, seperti kasus
Sampang dan penyebaran buku MUI tentang kesesatan Syiah yang dilakukan secara
massif.
Intimidasi terhadap Syiah, menurut Emilia,
salah satunya dilakukan melalui deklarasi-deklarasi yang digelar oleh Aliansi
Nasional Anti Syiah (ANNAS). [Baca: Emilia Sebut Kasus Az Zikra Titik Tolak Bagi Syiah
‘Melawan’].
Istri kedua Jalaluddin ini juga merasa
gerah dengan maraknya kampanye mewaspadai ajaran Syiah yang gencar
diselenggarakan akhir-akhir ini.
Sementara itu, peneliti Syiah dari Institut
Pemikiran dan Peradaban Islam-Surabaya (InPAS), Bahrul Ulum mengatakan, sikap
kelompok Syiah ini hanya usaha menutupi kasus kekerasan penganut Syiah yang
sebelumnya terkuak dalam kasus penyerangan Az Zikra.
“Itu hanya usaha mengalihkan isu dan
perhatian atas kasus Az Zikra, ” ujar Bahrul Ulum.
Soal istilah intimidasi, bagaimana dengan
‘intidimidasi’ Syiah baik dalam kebiasaan mereka mencela dan mencaci
Sahabat Nabi atau dalam buku-buku mereka yang justru itulah awal mulai lahirnya
gerakan menolak Syiah?
“Mengapa kalangan Syiah tak menyebut-nyebut
kebiasaan mereka mencela dan mencaci Sahabat Nabi yang justru itu awal
masyarakat gerah dan menimbulkan reaksi? Apakah itu bukan intimidasi?”, ujar
Bahrul.*
Pakar:
Cegah “Pemberontakan” Syiah di Indonesia Umat Harus Paham Peta
Seluruh ormas Islam di
Indonesia harus saling mendukung dan bekerja sama guna menghadapi dam mencegah
pemberontakan kelompok Syiah yang sudah mulai menyebar dimana-mana
Pemerintah dan umat Islam di Indonesia harus mengetahui dan
paham betul daerah-daerah pemetaan penyebaran Syiah di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan pakar Syi’ah dari Universitas Darussalam (UNIDA)
Gontor, Dr. M. Kholid Muslih, M.A terkait kasus pemberontakan kaum Syiah al-Hautsi (media asing menyebutnya al Houthi)
yang menduduki Istana Kepresidenan Yaman, belum lama ini.
“Seperti kasus Syi’ah yang pernah terjadi
di Sampang Madura, itu juga dikarenakan umat Islam tidak mengetahui pemetaan
daerah penyebaran Syi’ah. Setelah kasus tersebut mencuat di tengah masyarakat,
umat Islam baru tahu dan sadar bahwa itu adalah salah satu pergerakan kelompok
Syi’ah,” ungkap Kholid pada hidayatullah.com.
Menurutmnya, dengan mengetahui pemetaan,
pemerintah dan umat Islam bisa menyusun strategi, bagaimana menghadapi dan
mencegah ‘pemberontakan’ Syiah serta meluruskan kembali akidah saudara-saudara
Muslim.
Selama ini yang menjadi kelemahan umat
Islam di Indonesia ialah kurang mengetahui dan paham perihal daerah-daerah
pemetaan penyebaran Syiah. Misal daerah penyebaran Syiah di Jawa Timur seperti
di Bangil, Pasuruan, Malang, Jember, Madura,
Mojokerto dan Surabaya; Jawa Tengah seperti
di Pekalongan; Jawa Barat seperti di Bandung dll.
Selain langkah di atas, alumni Universitas
Al Azhar Kairo, Mesir yang tesis dan disertasinya fokus membahas dan mengkaji
tentang Syiah di Indonesia menambahkan bahwa umat Islam juga perlu melakukan
orientasi ulang doktrin-doktrin Ahlus
Sunnah wal Jama’ah. Sebab,
masih banyak sekali umat Islam di Indonesia yang kurang paham tentang itu.
“Mulai saat ini umat Islam khususnya di
Indonesia, harus lebih waspada lagi terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh
kelompok Syiah. Syiah yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk melakukan
pemberontakan seperti Syiah al-Hautsi yang sempat menduduki Istana Kepresidenan
Yaman. Di mana Syiah di Indonesia juga berpotensi memiliki orientasi untuk
menguasai kekuasaan di Indonesia,” tegas Kholid. [baca: Dr. M. Kholid Muslih: Syiah di Berbagai Negara Berpotensi
Memberontak]
Maka dari itu, sambung Kholid, seluruh
ormas Islam di Indonesia harus saling mendukung dan bekerja sama guna
menghadapi dam mencegah pemberontakan kelompok Syiah yang sudah mulai menyebar
dimana-mana.
Umat Islam harus bersatu padu membangun
kekuatan dengan melepaskan segala perbedaan yang bisa memecah belah persatuan
umat Islam di Indonesia. Sementara itu pemerintah diminta lebih peka masalah
ini. */ Achmad Fazeri
Muhammad Ihsan (comment)
Yaman terkini : Keterlibatan pbb dan
iran >> ada apa ?
http://myquran.or.id/
Aku Baru Tau - Selamat Datang Di Irak, Negeri Syiah!
http://myquran.or.id/
>>> IRAQ In Photography
http://myquran.or.id/
19 SEPTEMBER 2014 IN IRAQ ( Pembantaian Bersama )
http://myquran.or.id/
http://myquran.or.id/
Aku Baru Tau - Selamat Datang Di Irak, Negeri Syiah!
http://myquran.or.id/
>>> IRAQ In Photography
http://myquran.or.id/
19 SEPTEMBER 2014 IN IRAQ ( Pembantaian Bersama )
http://myquran.or.id/
Menag:
Sudah Seharusnya Kelompok Syiah Hormati Ahlus Sunnah di Indonesia
Jum'at,
27 Februari 2015 - 10:50 WIB
Menag berharap ormas
Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah menggelar halaqah mensikapi Syiah
Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Lukman Hakim
Syaefuddin mengatakan sudah seharusnya orang Syiah menghormati aliran yang
berlaku di Indonesia yaituAhlus Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja).
“Saya pikir dunia sudah mengenal jika
masyarakat Indonesia mayoritas umat Islam. Dan Islam di Indonesia adalah Ahlus
Sunnah,” ujar Lukman Hakim kepada wartawan usai acara audiensi dengan Forum
Umat Islam (FUI) di Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat,
Rabu (25/05/2015).
Maka dari itu, tegas Lukman Hakim, segala
bentuk cercaan atau caci maki kelompok Syiah kepada sahabat serta istri Rasul
akan menimbulkan problem yang luar biasa bagi umat Islam di Indonesia yang
Ahlus Sunnah.
“Tetapi, saat ini persoalannya terkait dengan
pandangan MUI tentang Syiah sesat apakah sudah merupakan fatwa kolektif dari
kelembagaan MUI atau hanya sekadar putusan satu-dua orang saja,” ujar Lukman.
Lukman memastikan jika pemerintah akan
menggunakan fatwa MUI terkait persoalan Syiah sebagai acuan, sejauh itu sudah
merupakan fatwa kolektif MUI. Sebab, menurutnya, MUI merupakan kumpulan dari
ormas-ormas Islam se-Indonesia.
“Saya sendiri berharap ormas Islam seperti
MUI, NU, Muhammadiyah, bisa melakukan pertemuan semisal halaqah untuk menyikapi persoalan aktual
seperti ini sehingga ada kejelasan,” demikian Lukman berharap.
Sebab, kata Lukman, pemerintah tidak
memiliki posisi untuk memberikan fatwa seperti itu. Tetapi fatwa seperti itu
adalah kewenangan ormas Islam seperti MUI, NU dan Muhammadiyah dan sebagainya.
Sehingga umat ini punya pegangan
“Maka halaqoh untuk membicarakan fatwa itu
penting,” tutup Lukman.*