Monday, December 18, 2017

Posisi Tegas Arab Saudi Terhadap Palestina Sejak 1935 Hingga Sekarang. KSA Tidak Punya Hubungan Diplomatik Dengan Israel, Iran Dan Suriah, Penjagal Ahlus Sunnah Syam. Dalam Perang Arab-Israel 1973, Iran Dan Turki Memihak Zionis Israel. Mengikuti Cara Umar Bin Khatab RA Dan Sultan Salahuddin Al Ayyubi, Habisi Dulu Majusi Syi’ah Baru Al Quds.

Hasil gambar untuk perang arab israel 1973

Inilah posisi tegas Arab Saudi terhadap Palestina dari dulu hingga sekarang

Kerajaan Arab Saudi telah menjadikan isu Palestina sebagai salah salah satu prioritas utama dalam kebijakan politik sejak zaman Raja Abdul Aziz, rahimahullah.

Sejak Konferensi London diadakan pada tahun 1935 atau yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar untuk membahas masalah Palestina hingga masa Khodimul Haromain Asy-Syarifain Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud, Arab Saudi telah mendukung dan membantu perjuangan rakyat Palestina di setiap waktu dan di semua aspek (politik, ekonomi dan sosial).

Hal ini dilandasi karena keyakinan yang tulus dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan permasalahan Palestina, akidah, dhomir, dan rasa memiliki terhadap umatnya, bangsa Arab dan Islam.

Dukungan politik

Arab Saudi memiliki peran penting dan menonjol dalam dukungan politiknya yang berkelanjutan guna mendukung perjuangan Palestina dan memperkuat keteguhan rakyat Palestina demi mewujudkan aspirasi menjadi negara yang merdeka.

Oleh karena itu, kami memandang dengan dasar resolusi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) terkait dengan isu Palestina dan partisipasi dalam beberapa konferensi serta pertemuan terkait dengan resolusi masalah Palestina, dimulai dengan Konferensi Madrid hingga Road Map dan Inisiatif Perdamaian Arab yang diajukan oleh Raja Abdullah bin Abdulaziz.

Negara-negara Arab membentuk persatuan pada Konferensi Tingkat Tinggi di Beirut pada bulan Maret 2002 untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel, yang memberikan keamanan dan stabilitas bagi semua orang dan memberikan solusi yang langgeng, adil dan menyeluruh terhadap konflik Arab-Israel.

Arab Saudi mengerahkan usaha dan komunikasi intensif dengan negara-negara Barat dan negara sahabat serta Amerika, untuk menekan Israel agar mematuhi resolusi internasional yang berlaku, yaitu penarikan penuh Israel dari semua wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Dan mendorong masyarakat internasional agar segera campur tangan menghentikan agresi Israel dan tidak mengulangi agresi terhadap rakyat Palestina.

Arab Saudi juga mengecam pembangunan tembok pemisah Israel, yang mencaplok luas tanah Palestina, serta mengajukan sebuah catatan protes ke Pengadilan Internasional di Den Haag mengecam pembangunan tembok apartheid Israel.

Keputusan Mahkamah tersebut tertuang dalam keputusan No. 28/2004 tertanggal 9 Juli, yang meminta Israel untuk merobohkannya. Resolusi Majelis Umum PBB tersebut menunjukkan solidaritas masyarakat internasional mengenai masalah ini dengan menuntut Israel agar menghentikan dan merobohkan tembok tersebutk, karena bertentangan dengan hukum internasional.

Upaya Arab Saudi Untuk Menyelesaikan Masalah Palestina

● Pertama, Proyek Raja Fahd untuk Perdamaian (Proyek Perdamaian Arab)

Proyek Raja Fahd untuk Perdamaian diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Arab yang diadakan di kota Fez di Maroko pada tahun 1982. Proyek tersebut mendapat persetujuan negara-negara Arab dan menjadi landasan Proyek Perdamaian Arab sekaligus yang melatarbelakangi diadakannya Konferensi Perdamaian di Madrid pada tahun 1991.

Proyek ini terdiri dari beberapa prinsip berikut:

Penarikan Israel dari semua wilayah Arab yang diduduki pada tahun 1967, termasuk Yerusalem.
Penghapusan penjajahan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Arab setelah tahun 1967.
Menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan syi’at untuk semua agama di tempat-tempat yang disucikan.
Menegaskan hak rakyat Palestina untuk kembali dan memberi kompensasi kepada orang-orang yang tidak ingin kembali.
Dalam masa transisi Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk beberapa bulan.
Pembentukan sebuah negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Menegaskan hak negara-negara kawasan untuk hidup dalam damai.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau beberapa negara anggotanya harus memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.
● Kedua, Inisiatif Raja Abdullah bin Abdul Aziz
Inisiatif tersebut diumumkan oleh Raja Abdullah di KTT Beirut pada bulan Maret 2002 dan diadopsi oleh negara-negara Arab sebagai proyek Arab terpadu untuk menyelesaikan konflik Arab-Palestina. Ini memberikan keamanan dan stabilitas bagi semua orang di wilayah ini dan memberikan solusi yang langgeng, adil dan komprehensif terhadap konflik Arab-Israel.

Inisiatif ini diringkas sebagai berikut:

Penarikan Israel dari wilayah pendudukan paling lambat 4 Juni 1967.
Mengakui berdirinya negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Menyelesaikan isu pengungsi sesuai dengan resolusi internasional yang berlaku.
Dukungan Finansial

Arab Saudi telah memberikan dukungan material dan moral kepada Otoritas Palestina dan rakyat Palestina sejak berdirinya negara Palestina sebagai bentuk dukungan yang tulus negara Arab dan negara-negara Islam. Dalam hal ini, Arab Saudi memberikan sumbangan di KTT Arab di Khartoum pada tahun 1967.

Arab Saudi juga berkomitmen pada KTT Baghdad pada tahun 1978 untuk memberikan dukungan keuangan tahunan kepada rakyar Palestina sebanyak US $ 1.097.300.000 selama sepuluh tahun mulai tahun 1979 sampai dengan 1989.

Pada pertemuan puncak darurat Aljazair (1987), Arab Saudi memutuskan untuk mengalokasikan dukungan bulanan kepada Intifadah Palestina sebesar US $ 6.000.000. Dalam Intifadah pertama (1987), Arab Saudi telah menyumbangkan uang tunai kepada Dana Intifadah Palestina sebesar US $ 1.433.

Arab Saudi telah berjanji untuk mendanai program pembangunan melalui Saudi Fund for Development sebesar US $ 300.000.000 untuk pembangunan sektor kesehatan, pendidikan dan perumahan. Program ini diumumkan pada konferensi negara-negara donor selama tahun 1994, 1995, 1997 dan 1999.

Di sisi lain, Arab Saudi memenuhi semua kontribusi yang dinilainya sesuai dengan KTT Beirut pada Maret 2002 untuk mendukung anggaran Otoritas Palestina. Pada KTT Sharm el-Sheikh di bulan Maret 2003, ditegaskan kembali komitmen Arab untuk mendukung hal ini.

Sesuai komitmen, maka bantuan sebesar US$ 184.800.000 dilakukan pada periode 1 April 2003 sampai dengan 30 Maret 2004. Sebagaimana pemenuhan kewajiban di KTT Tunis pada Mei 2004, meliputi dukungan finansial untuk anggaran Otoritas Palestina selama enam bulan mulai 1 April 2004 sampai dengan akhir September 2004, sebanyak US $ 46.200.000. Dukungan Arab Saudi untuk Otoritas Palestina ini merupakan kontribusi paling besar untuk pemerintah Palestina.

Pada pertemuan puncak Arab di Kairo pada tahun 2000, Arab Saudi memprakarsai pembentukan dua lembaga keuangan sekaligus di bawah bendera Al Aqsa Fund dan Intifadhah Quds dengan modal satu miliar dolar. Dana sebesar US $ 200.000.000 disumbangkan untuk Al-Aqsa Fund, dengan memiliki modal sebesar US $ 800.000.000. Sedangkan US $ 50.000.000 diberikan untuk “Intifadah Quds”, dengan memiliki modal sebesar US $ 200.000.000.

Pemerintah Arab Saudi tak luput memberikan perhatian terhadap pengungsi Palestina, dengan memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung atau melalui badan-badan internasional dan organisasi yang menangani pengungsi seperti UNRWA, UNESCO, Dana Arab untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial, Bank Dunia dan Bank Islam.

Arab Saudi secara teratur membayar bagian yang dinilai dari Badan Bantuan dan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dengan kontribusi tahunannya sebesar US $ 1.200.000 dan US $ 200.000 untuk anggaran lembaga tersebut. Saudi tercatat telah memberikan kontribusi yang luar biasa sekitar US $ 60.400.000, untuk menutupi defisit anggaran dan melaksanakan programnya untuk rakyat Palestina.

Dukungan Rakyat

Setelah perang pada bulan Juni 1967, Arab Saudi membentuk Komite Rakyat untuk membantu rakyat Palestina, dengan mengumpulkan dana bagi orang-orang Palestina dari masyarakat Saudi, yang ditanggapi dengan sangat responsif. Komite Rakyat ini berhasil menghimpun dana masyarakat Saudi sebesar 1 juta Riyal Saudi.

Pada tahun 1987, Arab Saudi kembali memberikan bantuan sebesar SR 240.000.000  di samping sumbangan dalam bentuk barang, seperti mobil, ambulans, perumahan, perhiasan, barang medis dan makanan.

Isu Yerusalem

Komite Yerusalem didirikan di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam untuk melestarikan identitas Arab Yerusalem dan karakter Islamnya. Organisasi ini mengeluarkan sebuah resolusi mengenai Dana Yerusalem dimana ditekankan pentingnya dukungan terhadap rakyat Palestina. Negara anggota OKI juga berkomitmen untuk membantu Dana Yerusalem sebesar US $ 100.000.000.

Arab Saudi dalam hal ini berperan mendukung Dana Yerusalem untuk melawan yahudisasi, melestarikan karakter Arab dan Islam serta mendukung perjuangan rakyat Palestina di Yerusalem dan wilayah-wilayah pendudukan lainnya.

Di bidang perlindungan cagar budaya dan tempat suci Islam di Palestina, Arab Saudi menanggapi seruan UNESCO untuk perlindungan dan pemulihan peninggalan sejarah dan tempat suci Islam di Palestina. Untuk itu Arab Saudi telah mengeluarkan biaya pemulihan dan perbaikan Kubah Batu, Masjid Al-Aqsa, Masjid Khalifah Umar ibn al-Khattab dan rumah para imam dan muadzin di Yerusalem sebagai bukti perhatian Arab Saudi untuk melindungi kesucian Islam.

Arab Saudi banyak merilis pernyataan yang mencela tindakan agresif Israel terhadap rakyat Palestina dan tempat-tempat suci mereka. Misalnya, Arab Saudi mengutuk keputusan Pemerintah Israel untuk mencaplok kota Yerusalem sebagai ibukota abadi, dilakukan bekerjasama dengan negara-negara Arab dan Islam serta negara-negara sahabat untuk mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan No. 478 pada tahun 1980.

Resolusi tersebut menuntut semua negara yang telah membentuk misi diplomatik di Yerusalem untuk segera mencabut dan membatalkan semua tindakan Pemerintah Zionis yang melakukan yahudinisasi Yerusalem. Resolusi ini merupakan sebuah kemenangan untuk diplomasi Islam dan kegagalan Zionis merebut kota Yerusalem.


Peran Saudi Yang Terlupakan Terhadap Palestina

(Video) Buya Elvisyam : “Arab Saudi negara terdepan membela Palestina, sampai sekarang tidak ada kedutaan Israel di Arab Saudi”

Arab Saudi memiliki peran penting dan paling terdepan dalam membela dan memperjuangkan hak Palestina dan rakyatnya untuk mewujudkan negara Palestina merdeka dengan Jerusalem (Al-Quds) sebagai ibukotanya.

Arab Saudi telah mendukung dan membantu perjuangan rakyat Palestina di setiap waktu dan di semua aspek (politik, ekonomi dan sosial). Hal ini dilandasi karena keyakinan yang tulus dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam upaya membebaskan Palestina dari pendudukan Israel sebagai wujud pelayanan penuh terhadap Islam dan umat Islam.

Hal itu diungkapkan oleh Buya Muhammad Elvi Syam, Lc. MA, pengasuh dan pembina Surau TV Padang, dalam sesi tanya-jawab program interaktif LIVE Surau TV, Rabu, (20/12/2017).

Buya Muhammad Elvi Syam mengatakan : “Yang terdepan dari sejak dahulu mempertahankan Masjidil Aqsa adalah Arab Saudi. Arab Saudi sebuah negara yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjalankan syariat Islam yang benar.”

“Coba kita lihat, di uang kertas yang mereka gunakan selalu ada Masjidil Aqsa, setiap berganti Raja masih tetap saja itu sebagai simbol untuk mengingatkan bahwa Al-Quds (Jerusalem) adalah milik umat Islam.”

“Kemudian yang betul-betul riil (nyata) membantu Palestina adalah Arab Saudi sehingga itu diakui oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas sendiri. Namun, sayang yang ada sekarang, terkadang kita melihat Kerajaan Arab Saudi dengan segala pengorbanan yang mereka lakukan sering terzhalimi oleh orang-orang yang berbicara untuk kepentingan.”

“Sampai sekarang tidak ada kedutaan Israel di Arab Saudi. Sedangkan di Turki ada kedutaan Israel, di Qatar ada Kedutaan Israel, di Iran orang Yahudi hidup dengan nyaman. Ini kita lihat kenyataannya, hendaklah kita adil melihat kondisi yang sebenarnya.”

“Terkadang memang ada isu-isu dari sumber-sumber yang tidak jelas kebenarannya, “ada yang mengatakan bahwa Arab Saudi meminta untuk memindahkan ibukota Palestina ke tempat lain, Subhanallah…. dari sejak dari dahulu perjuangan Arab Saudi hingga kini Raja Salman, bahkan Raja Salman menyatakan bahwa ibukota Palestina adalah Jerusalem atau yang dinamakan Baitul Maqdis dan itu tidak boleh berubah.” (DH/MTD)

Simak penjelasan selengkapnya bersama Buya Muhammad Elvi Syam, Lc. MA :

 Arab Saudi : Keputusan Trump Terhadap Kota Jerusalem Tidak Bertanggung Jawab dan Tercela

ad-Diwan al-Malikiy Arab Saudi merilis keterangan resmi terkait keputusan pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota tersebut.

“Kerajaan Arab Saudi selalu mengikuti (perkembangan di Palestina -red) dan menyesalkan keputusan Trump atas pengakuannya Quds sebagai ibu kota Israel. Arab Saudi telah mengingatkan konsekuensi serius dari langkah yang tidak dapat dibenarkan dan tidak bertanggung jawab tersebut,” sebagaimana yang rilis Kantor Kekerajaan hari Kamis dini hari (7/12).Dalam keterangan lanjutannya, “Kerajaan Arab Saudi dengan ini mengingkari dan sangat menyesalkan atas keputusan Amerika di Yerusalem, karena hal ini merupakan bias besar terhadap hak-hak bersejarah dan permanen rakyat Palestina di Yerusalem.”
“Hak-hak rakyat Palestina dijamin oleh Resolusi Internasional yang telah diakui dan didukungoleh masyarakat internasional,” imbuhnya.

“Tindakan tersebut, tidak akan mengubah atau mempengaruhi hak-hak rakyat Palestina di Yerusalem dan wilayah-wilayah pendudukan lainnya dan tidak akan dapat memaksakan sebuah realitas baru pada mereka. Ini merupakan kemunduran yang signifikan di tengah upaya yang mendorong proses perdamaian,” kata pernyataan tersebut.

Arab Saudi juga menegaskan, “langkah ini merupakan pelanggaran terhadap posisi Amerika yang netral secara historis terhadap isu Yerusalem, yang selanjutnya akan mempersulit konflik Palestina-Israel.”

Ditambahkan pula, bahwa “Kerajaan Arab Saudi berharap kepada pemerintah AS untuk meninjau ulang keputusan ini dan mempertimbangkan dunia internasional yang memungkinkan peluang rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang sah.”

Di akhir keterangannya, ad-Diwan al-Malikiymenyebutkan bahwa “Arab Saudi menekankan pentingnya menemukan solusi mendesak dan abadi untuk masalah Palestina sesuai dengan resolusi internasional dan inisiatif Arab yang relevan, sehingga rakyat Palestina dapat memperoleh kembali hak-hak mereka yang sah untuk membangun keamanan dan stabilitas di wilayah ini.”

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan Yerusalem sebagai ibukota Israel pada Rabu (6/12) malam dan memerintahkan kedutaan negara Amerika Serikat untuk berpindah kantor ke Yerussalem.

Sehari sebelumnya (Selasa, 5/2), melalui kabel telepon, Khadimul Haramain, Raja Salman, mengingatkan Trump bahwa pengakuannya tersebut dapat membahayakan keamanan dan menambah runyam konflik di wilayah tersebut. Salman menambahkan bahwa hal tersebut telah memprovokasi perasaan seluruh kaum muslimin, karena Masjidil Aqsha merupakan kiblat pertama kaum muslimin dan kota Quds memiliki tempat di dalam hati umat Islam.


Arab Saudi : Kami Secara Tegas Mendesak AS Membatalkan Keputusannya atas Kota Jerusalem

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir memuji konsensus dunia internasional yang menolak keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota suci tersebut.

Al-Jubeir menegaskan sikap kerajaan Arab Saudi menolak dan mendesak pemerintah AS untuk membatalkan keputusannya mengenai Kota Jerusalem. “Arab Saudi juga menyerukan dunia internasional untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka yang sah,” ungkap Al-Jubeir dalam pertemuan darurat Liga Arab di Kairo pada Sabtu malam, seperti dilansir dari Al Arabiya.

Kerajaan Arab Saudi selalu mengikuti (perkembangan di Palestina -red) dan menyesalkan keputusan Trump atas pengakuannya Quds sebagai ibu kota Israel. Arab Saudi telah mengingatkan konsekuensi serius dari langkah yang tidak dapat dibenarkan dan tidak bertanggung jawab tersebut.

Kerajaan Arab Saudi dengan ini mengingkari dan sangat menyesalkan atas keputusan Amerika di Yerusalem, karena hal ini merupakan bias besar terhadap hak-hak bersejarah dan permanen rakyat Palestina di Yerusalem.

“Hak-hak rakyat Palestina dijamin oleh Resolusi Internasional yang telah diakui dan didukung oleh masyarakat internasional,” ungkap Al-Jubeir.

Al-Jubeir mengingatkan bahwa “Prakarsa Liga Arab yang diusulkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan disetujui oleh KTT Beirut pada tahun 2002 adalah peta jalan untuk menyelesaikan semua krisis”.

Menlu Al-Jubeir Tegaskan Arab Saudi Tidak Memiliki Hubungan dengan Israel

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir membantah adanya hubungan antara Arab Saudi dengan Israel.

Memang sudah lama ada desas-desus tentang hubungan rahasia antara Israel dan Riyadh mengenai masalah Timur Tengah dan Palestina.

Menlu Adel Al-Jubeir menegaskan : “Tidak ada hubungan antara Arab Saudi dan Israel,” ungkap Al-Jubeir dalam wawancara dengan televisi CBC Mesir, seperti dilansir dari Timesofisrael, Senin, (4/12/2017).

Al-Jubeir mengatakan Inisiatif Perdamaian Arab memang menjadi jalan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina dan negara-negara Arab, namun Arab Saudi tidak pernah menjalin hubungan dengan Israel.

“Posisi Arab Saudi sudah jelas, sebuah negara Palestina yang ibukotanya adalah Jerusalem. Posisi negara-negara Arab selalu mendukung saudara-saudara kita Palestina. Itu tetap posisi Arab Saudi,” tegas Al Jubeir. (DH/MTD)

Raja Salman ke Trump : ‘Menjadikan Jerusalem Ibukota Israel Menyakiti Umat Islam di Seluruh Dunia’

Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud menerima panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump untuk membicarakan keinginannya memindahkan kedutaan AS ke kota Jerusalem dan menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Selama pembicaraan, Raja Salman, menegaskan dukungan Arab Saudi terus menerus untuk hak-hak bersejarah rakyat Palestina. Demikian seperti dilansir dari Al Arabiya, Rabu, (6/12/17).

Raja Salman selanjutnya memperingatkan Trump bahwa setiap kebijakan yang diambil tentang status kota Jerusalem apalagi menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel akan membahayakan stabilitas regional dan Arab dan akan menggagalkan upaya perdamaian konflik Israel-Palestina.

Raja Salman kemudian menegaskan bahwa keinginan Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Jerusalem sama saja mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel. Raja Salman memperingatkan bahwa ini adalah langkah berbahaya dan akan berdampak negatif dan menyinggung umat Islam di seluruh dunia.

Arab Saudi melalui duta besarnya di Washington telah memberikan nota peringatan ke AS mengenai rencana Trump tersebut. Arab Saudi menegaskan bahwa keinginan Trump memindahkan kedutaannya ke Jerusalem akan meningkatkan ketegangan konflik di wilayah tersebut.

“Setiap keputusan Amerika Serikat yang ingin mengubah status kota Jerusalem akan membahayakan proses perdamaian dan akan meningkatkan ketegangan baru di antara Israel-Palestina,” ungkap Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz, duta besar Saudi untuk Amerika Serikat.

“Kebijakan Kerajaan Arab Saudi telah dan terus mendukung rakyat Palestina, dan ini kami peringatkan kepada pemerintah AS,” tegas Pangeran Khalid.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa oleh kantor kepresidenan Palestina mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi atas pendiriannya dan mengatakan bahwa ini jelas menunjukkan dukungan dari Arab Saudi kepada rakyat Palestina dan hak-hak mereka. (DH/MTD)

Raja Salman: Palestina Berhak Atas Yerusalem Timur Jadi Ibu Kotanya

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud menegaskan Palestina memilik hak atas Yerusalem Timur, yang diduduki Israel, sebagai ibu kota mereka. Pernyataan ini disampaikan Raja Salman saat Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) digelar di Istanbul, Turki.

"Kerajaan (Saudi-red) menyerukan solusi politik untuk menyelesaikan krisis regional, terutama soal isu Palestina dan pemulihan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tegas Raja Salman seperti dilansir AFP, Rabu (13/12/2017).

Pernyataan ini disampaikan Raja Salman di hadapan Dewan Syura Saudi yang menggelar pertemuan di Riyadh. Raja Salman juga melontarkan kembali kecamannya untuk keputusan kontroversial Trump itu.

"(Keputusan Trump) Menunjukkan keberpihakan ekstrem melawan hak-hak rakyat Palestina di Yerusalem yang dijamin oleh resolusi internasional," sebutnya.

Di Istanbul, tengah digelar KTT Luar Biasa OKI yang fokus membahas pengakuan Presiden AS Donald Trump soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Saudi sendiri mengecam keras keputusan Trump itu, dengan menyebutnya sebagai langkah yang tidak bisa dibenarkan dan tidak bertanggung jawab.

"Kerajaan (Saudi-red) telah memperingatkan konsekuensi serius dari langkah yang tidak dibenarkan dan tidak bertanggung jawab ini," sebut Saudi dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dalam KTT Luar Biasa OKI di Turki, Presiden Palestina Mahmud Abbas yang hadir menyebut Trump 'memberikan' Yerusalem ke Israel, seolah-olah kota itu milik Amerika. KTT ini dihadiri oleh para kepala negara dan menteri dari 50 negara muslim dunia.

"Yerusalem adalah dan selalu menjadi ibu kota Palestina," tegas Abbas dalam forum itu, sembari menyebut keputusan Trump sebagai 'kejahatan terbesar' dan pelanggaran hukum internasional.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI ini kemudian menyerukan seluruh negara untuk mendukung Palestina. Seruan yang sama sebelumnya disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.

"Saya mengundang semua negara yang mendukung hukum internasional untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota wilayah Palestina yang diduduki. Kita tidak boleh terlambat lagi," seru Erdogan. [dtk]

(Video) Raja Salman Tidak Peduli Palestina? Ini Jawaban Ustaz Dr. Firanda Andirja, MA

Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud menerima panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump untuk membicarakan keinginannya memindahkan kedutaan AS ke kota Jerusalem dan menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Dilansir dari Al Arabiya, Selama pembicaraan, Raja Salman menegaskan dukungan Arab Saudi terus menerus untuk hak-hak bersejarah rakyat Palestina.

Raja Salman selanjutnya memperingatkan Trump bahwa setiap kebijakan yang diambil tentang status kota Jerusalem apalagi menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel akan membahayakan stabilitas regional dan Arab dan akan menggagalkan upaya perdamaian konflik Israel-Palestina.

Raja Salman kemudian menegaskan bahwa keinginan Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Jerusalem sama saja mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel. Raja Salman memperingatkan bahwa ini adalah langkah berbahaya dan akan berdampak negatif dan menyinggung umat Islam di seluruh dunia.

Kebijakan Kerajaan Arab Saudi dari dulu dan akan terus mendukung rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka. (DH/MTD)

Simak Penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA berikut ini (silahkan Klik) :

Abbas mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman tentang Palestina dan kota suci Al-Quds (Jerusalem)

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memuji posisi tegas Arab Saudi sehubungan dengan Palestina dan kota suci Al-Quds (Jerusalem). Abbas mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman atas peran Arab Saudi dan dukungannya yang terus berlanjut terhadap Palestina dan rakyatnya.
“Kami memuji Kerajaan Arab Saudi karena berdiri bersama kami dan telah mendukung kami dari sejak awal. Inilah yang dilakukan oleh Yang Mulia Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad Bin Salman bahkan saat kunjungan terakhir saya ke Arab Saudi,” ungkap Abbas, seperti dilansir dari Saudi Gazette, Ahad, (17/12/17).
Raja Salman mengatakan kepada saya: “Tidak ada solusi tanpa sebuah negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibukotanya.”
Menteri Luar Negeri UEA, Dr. Anwar Gargash pada saat KTT Luar Biasa OKI di Istanbul Rabu lalu, juga turut mengkonfirmasi pernyataan presiden Abbas tentang peran dan dukungan Arab Saudi terhadap Palestina.
Dr. Anwar Gargash mengatakan, “Dalam pidato presiden Palestina mengenai status Jerusalem dan keputusan Amerika yang tidak adil, Abbas menekankan peran Saudi dalam dukungan historis dan terus berlanjut untuk kepentingan Palestina.”
Dr. Anwar Gargash kemudian mengutip Surat Ar-Rahman ayat 60 :
هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
“Adakah balasan kebaikan selain kebaikan?” (QS. Ar Rahaman: 60)

Duta Besar Palestina: Arab Saudi telah dan terus mendukung Palestina di tingkat lokal dan internasional

Duta Besar Palestina untuk Kerajaan Arab Saudi, Bassim Abdullah Al-Agha memuji peran dan dukungan yang terus diberikan oleh Arab Saudi terhadap Palestina. Dia menekankan bahwa Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud sangat peduli dengan semua isu tentang dunia Muslim, khususnya isu tentang Palestina.

Dalam sambutannya saat menjadi pembicara di Sahafyun Forum bekerja sama dengan Universitas Islam Imam Mohammad Ibn Saud, Riyadh. Bassim Abdullah Al-Agha mengatakan bahwa Presiden Palestina Mahmud Abbas selalu memuji pendirian Raja Salman dan menegaskan kebahagiaannya dengan semua pendirian Kerajaan Arab Saudi terhadap Palestina.

Bassim Abdullah Al-Agha menekankan bahwa peran Kerajaan itu sangat fundamental dan efektif dalam melindungi hak-hak rakyat Palestina. Demikian seperti dilansir dari Saudi Press Agency, Ahad, (17/12/17)

Sementara itu dilansir dari Saudi Gazette, saat ini banyak para pengungsi Palestina yang tinggal di Arab Saudi menganggap Arab Saudi sebagai rumah kedua bagi mereka.

“Saya tinggal di sini sejak kelahiran saya dan semua warga Palestina yang tinggal di negara yang indah ini memiliki perasaan yang sama. Kami tidak pernah merasa asing atau tidak diharapkan di sini,” ungkap Jawhara Alshawish, seorang anak perempuan Palestina yang lahir dan dibesarkan di Kerajaan Arab Saudi.

“Kami tidak akan pernah melupakan bagaimana Arab Saudi menyambut kami dengan cinta, kehangatan dan dukungan saat orang-orang Palestina pertama kali datang ke Arab Saudi sebagai pengungsi 70 tahun yang lalu,” tambahnya. (DH/MTD)

Posisi TEGAS SAUDI Terhadap PALESTINA, Tanpa Koar-koar di SOSMED, bukan DEMO, tapi AKSI Nyata

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memuji posisi tegas Arab Saudi sehubungan dengan Palestina dan kota suci Al-Quds (Jerusalem).
Abbas mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman atas peran Arab Saudi dan dukungannya yang terus berlanjut terhadap Palestina dan rakyatnya.

“Kami memuji Kerajaan Arab Saudi karena berdiri bersama kami dan telah mendukung kami dari sejak awal. Inilah yang dilakukan oleh Yang Mulia Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad Bin Salman bahkan saat kunjungan terakhir saya ke Arab Saudi,” ungkap Abbas, seperti dilansir dari Saudi Gazette, Ahad, (17/12/17).

Raja Salman mengatakan kepada saya: “Tidak ada solusi tanpa sebuah negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibukotanya.”

Menteri Luar Negeri UEA, Dr. Anwar Gargash pada saat KTT Luar Biasa OKI di Istanbul Rabu lalu, juga turut mengkonfirmasi pernyataan presiden Abbas tentang peran dan dukungan Arab Saudi terhadap Palestina.

Dr. Anwar Gargash mengatakan,

“Dalam pidato presiden Palestina mengenai status Jerusalem dan keputusan Amerika yang tidak adil, Abbas menekankan peran Saudi dalam dukungan historis dan terus berlanjut untuk kepentingan Palestina.”

Dr. Anwar Gargash kemudian mengutip Surat Ar-Rahman ayat 60 :

هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Adakah balasan kebaikan selain kebaikan?” (QS. Ar Rahman: 60)
Sumber : Saudi Gazette
Tanpa koar-koar di medsos,

Dalam kurun 5 tahun sumbangan yang sudah di kucurkan Saudi untuk Palestina.

Kita bandingkan :
Turky 30,14 juta dolar
Qatar 4,17 juta dolar
Saudi *cuma 511 juta dollar*
Maaf buat yang sering ngatain Saudi cuma diam
#Bukan kebiasaan kami koar-koar dalam berbuat baik (Menlu Saudi)

Presiden Abbas kunjungi Raja Salman bahas perkembangan terkini tentang Al-Quds (Jerusalem)

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memuji posisi tegas Arab Saudi sehubungan dengan Palestina dan kota suci Al-Quds (Jerusalem). Abbas mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman atas peran Arab Saudi dan dukungannya yang terus berlanjut terhadap Palestina dan rakyatnya.

“Presiden Mahmoud Abbas dijadwalkan akan tiba di ibukota Arab Saudi, Riyadh pada hari Selasa besok dalam kunjungan resmi ke Arab Saudi,” ungkap Bassam al-Agha, duta besar Palestina untuk Arab Saudi, seperti dilansir dari Kantor Berita Palestina, Al-Wafa, Senin, (18/12/17).

Bassam al-Agha mengatakan kepada radio Voice of Palestine bahwa Presiden Abbas akan bertemu dengan Raja Salman bin Abdul Aziz Alsaud dan Putra Mahkota Mohammad bin Salman.

Presiden Abbas akan membicarakan keputusan AS baru-baru ini dengan Raja Salman dan Putra Mahkota yang menyatakan bahwa kota Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibukota Israel.

Presiden Abbas akan berdiskusi dengan Raja Salman dan menegaskan hubungan dekat dan bersejarah antara Palestina-Arab Saudi serta memberi penjelasan tentang perkembangan terakhir dalam masalah Palestina.

Bassam al-Agha membantah laporan yang beredar di platform media sosial bahwa Presiden Abbas mendapat tekanan dari Arab Saudi. Bassam al-Agha mengatakan laporan semacam itu bertujuan untuk merongrong hubungan Saudi-Palestina dan disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Arab Saudi. (DH/MTD)