Senin 12 Muharram 1437 / 26 October 2015 20:08
RAIS Aam Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH.
Ma’ruf Amin menyatakan apa yang dilakukan Walikota Bogor, Bima Arya terkait
pelarangan kegiatan Hari Asyuro bukanlah hal berlebihan. Bahkan itu merupakan
kewajiban pemerintah menjaga ketertiban.
“Itu kan untuk
menjaga ketertiban, kenapa dipersoalkan. Itu boleh saja dilakukan, sebab kalau
tidak dilarang dapat menjadi ketegangan,” ujarnya saat berbincang dengan Islampos di
Gedung Parlemen, Senin (26/10/2015).
Kiai Ma’ruf ini juga menampik
jika hal itu dikatakan menyalahi UUD 1945. Lanjutnya, itu merupakan hak pemda
untuk menjaga ketentraman di wilayahnya.
“Ya boleh saja orang mau
tafsir itu, tapi juga harus diketahui dalam UU pemerintah daerah, pemda juga
dituntut untuk menjaga ketertiban,” katanya.
Di beberapa daerah, terang
Kyai, MUI memang sudah mengeluarkan fatwa sesat terkait Syiah karena dinilai
telah melahirkan pendapat yang menyimpang.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor
Bima Arya menerbitkan Surat Edaran Nomor 300/1321-Kesbangpol tentang larangan
terhadap Perayaan Asyura (Hari Raya Kaum Syiah) di Kota Bogor pada Kamis
(22/10/2015) malam. Larangan ini menuai protes salah satunya dari Aktivis
Indonesia Tanpa Diskriminasi Denny JA. (suandriansyah/Islampos)
Komisi Dakwah MUI: “Syiah Manfaatkan
Ritual-ritualnya untuk Jatuhkan Pemerintahan”
Ahad, 11 Muharram 1437 H / 25 Oktober 2015
06:38
Ritual-ritual yang digelar
oleh kelompok Syiah di Indonesia merupakan suatu sarana propaganda ideologis
untuk menanamkan kebencian terhadap umat Islam di Indonesia.
“Saya melihat acara-acara
Syiah seperti Idhul Ghadir, perayaan Asyuro, ini merupakan suatu sarana
propaganda ideologis untuk menanamkan kebencian, seolah menumpahkan kesalahan
kepada para sahabat, ke depan ini bisa menjadi alat akumulasi dukungan untuk
melakukan revolusi karbala di Indonesia,” ungkap Sekretaris Komisi Dakwah MUI
Pusat, Ustadz Fahmi Salim, MA kepadasalam-online, Sabtu (24/10).
Menurut Fahmi Salim,
terjadinya revolusi Iran adalah dengan memanfaatkan ritual-ritual Asyuro
sehingga bisa menggulingkan rezim Iran sebelumnya.
“Orang-orang Syiah banyak
memanfaatkan ritual-ritual Syiah untuk menjatuhkan pemerintahan, itu sudah coba
dilakukan di Bahrain, Yaman, bisa jadi Indonesia termasuk akan dijadikan
seperti itu,”tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa
Syiah merupakan ancaman dari segi politik global. Pengaruh Iran dinilai sangat
luar biasa dalam menyebarkan paham Syiah.
“Gerakan Syiahisasi semakin
massif disebarkan dari Iran, pemahamannya sudah banyak menyebar luas terutama
di Indonesia,” jelasnya.
Terkait hubungan politik
Indonesia-Iran, Fahmi menilai harus ada pembatasan yang dilakukan oleh
pemerintah.
“Tidak bisa kita menggadaikan
Indonesia hanya untuk kepentingan ekonomi investasi dari luar negeri, termasuk
dari Cina dan Syiah yang bisa mengganggu keutuhan NKRI, karena mayoritas Muslim
di Indonesia adalah ahlusunnah wal jamaah,” terangnya.
Wakil Sekjen Majelis
Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) ini mengimbau pemerintah agar
tidak membuat langkah-langkah yang blunder ke depannya dengan menginvestasikan
konflik.
“Jadi konflik ini bisa
diinvestasi, mungkin dia tidak muncul sekarang, tapi 10-20 tahun ke depan,”
kata alumnus Al Azhar Mesir ini. (EZ/salam-online)