Thursday, November 12, 2015

Deklarasi Riyadh Meminta Iran Berhenti Mengancam Keamanan Dan Stabilitas Kawasan

dklarasi-riyadh1
Rabu 11 Nopember 2015-11-11
Deklarasi Riyadh dalam pertemuan puncak hari Rabu ini yang dihadiri para mentri Luar negeri negara-Negara Arab dan negara-negara Amerika Selatan menekankan pentingnya kerja sama antara negara-negara Arab dan Iran, dan perlunya mengekspresikan kecaman atas gangguan Iran dalam mengintervensi urusan internal negara-negara Arab sebab itu adalahmelanggar aturan hukum internasional dan prinsip bertetangga yang baik dan melanggarkedaulatan Negara, dan mendesak Iran untuk berhenti dari tindakan provokatif yang merusak pembangunan kepercayaan, dan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan itu.

Deklarasi Riyadh menyatakan keprihatinannya tentang situasi yang memburuk di Yaman, dan penderitaan rakyat Yaman dan bahaya besar akibat kudeta syiah housi dan keterlibatan Ali Abdullah Saleh yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk merebut kekuasaan, mengakibatkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas dan masa depan Yaman dan struktur sosial, itu yang juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan terjadinya korban warga sipil tak berdosa, serta ketidakmungkinan dan sulitnya akses ke bantuan kemanusiaan kepada para penerimabantuan.
Juga menyambut Bahrain untuk ikut “konferensi untuk melindungi lembaga-lembaga sipil” daririsiko pemanfaatan Bahrain dalam pembiayaan kelompok bersenjata di Bahrain, danmengingatkan resolusi Majelis Umum PBB, yang menyambut pembentukan Pusat Internasional untuk terorisme, dan mendorong semua negara anggota untuk bekerja sama dengan Markaz ini, dan mengapresiasi keputusan Arab Saudi yang memberikan satu juta dolar untuk mendukung kegiatan Markaz ini.
Para pemimpin ini menekankan komitmen mereka terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Suriah, dan komitmen untuk solusi damai terhadap krisis, dan menolak kekerasan oleh semua pihak terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, dan menekankanperlunya segera mengakhiri semua tindakan kekerasan.
Deklarasi Riyadh menolak campur tangan asing, dan perlunya memenuhi tuntutan rakyat Suriah untuk kebebasan dan demokrasi, dan menyerukan kepada semua pihak untuk menghindari militerisasi konflik, dan menekankan kembali kepada dialog dan rekonsiliasi nasional sebagai kunci untuk solusi politik bagi krisis Suriah.

Deklarasi Riyadh menyambut hasil dari Konferensi Internasional Wina untuk para Menteri Luar Negeri untuk mencapai solusi politik bagi krisis Suriah, yang mencerminkan keseriusan gerakaninternasional, dan tekad untuk menemukan solusi demi mengakhiri penderitaan rakyat Suriah.
Deklarasi Riyadh juga menyambut baik kesepakatan twinning yang sudah ditandatangani antara Caracas, ibukota Venezuela dan Yerusalem Timur ibukota Negara Palestina pada Mei 2015, seraya menambahkan bahwa pendudukan yang terus menerus di wilayah Palestina dan aktivitas pemukiman yang meningkat yang dilakukan oleh “Israel” menghambat proses perdamaian dan merusak solusi dua negara.

Dia meminta semua pihak terkait untuk memperhatikan opini yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional terkait konsekuensi hukum dari pembangunan tembok pemisah di wilayah Palestina yang diduduki, dan tidak legalnya pembangunan pemukiman tersebut.
Dia menegaskan perlunya pembebasan segera dan tanpa syarat semua tahanan politik dan tahanan tahanan bangsa Palestina dan Arab di penjara “Israel”, dan mengutuk “Israel” atas agresi militernya yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap warga sipil di Jalur Gaza. Dia meminta semua pihak terkait untuk menemukan lingkungan yang kondusif untuk kelanjutan negosiasi dan dimulainya kembali negosiasi serius dan mengikat yang bertujuan mengakhiri pengepungan di Gaza, untuk mencapai solusi dua-negara ; Palestina dan “Israel” dalam perbatasan yang aman yang diakui secara internasional.
Dia menyambut pengumuman upaya Mesir untuk mengadakan konferensi guna rekonstruksi Gaza pada bulan Oktober 2014, juga menyambut baik janji yang dibuat oleh negara-negara donor dan mengundang mereka untuk memenuhi kewajiban mereka yang mereka yatakan dalam konferensi.
Deklarasi Riyadh mendukung lembaga-lembaga pemerintahan yang sah dari pemerintah Libyayang diakui oleh PBB dalam upayanya di bidang keamanan dan bidang militer untuk menghadapi kelompok bersenjata, dan untuk menegaskan kembali komitmen untuk persatuan, kedaulatan dan integritas wilayah Libya sesuai dengan prinsip non-intervensi dalam urusan internal.
Deklarasi mengumuman keprihatinan yang mendalam atas merebaknya tindakan kelompok bersenjata di negara Libya, dan menegaskan kembali dukungannya untuk dialog politik yang ada di bawah naungan wakil dari Sekretaris Jenderal PBB di Libya, dan menyambut baik kesepakatan Skhirat tentang solusi politik untuk krisis di Libya, yang diprakarsai oleh mayoritas partai-partaiLibya pada bulan Juli yang lalu, dan mengapresiasi upaya Kerajaan Maroko untuk memfasilitasi perjanjian ini, dan mengundang pihak-pihak Libya untuk melipatgandakan upaya mereka untuk mempersempit perbedaan dan terus komitmen untuk membahas pembentukan pemerintah konsensus nasional.
Deklarasi Riyadh mencatat upaya yang dilakukan oleh negara-negara tetangga Arab untuk Libya, Aljazair, Tunisia, Sudan, dan Mesir untuk memfasilitasi dialog Libya Libya.