Monday, January 4, 2016

Parlemen Bahrain Menyetujui Pengakuan Kedaulatan Negara Al-Ahwaz Dan Menyerukan Boikot Semua Produk Dan Jasa Perbankan Iran

Bendera Ahwaz Dikibarkan di Bahrain
Bendera Ahwaz Dikibarkan di Bahrain

Parlemen Bahrain Menyetujui Pengakuan Kedaulatan Negara Al-Ahwaz

January 4, 2016
Sebanyak 40 anggota parlemen Bahrain menyetujui permohonan yang diajukan oleh 5 dari rekan-rekan mereka kepada ketua parlemen untuk mengakui Al-Ahwaz/Ahwaz sebagai negara Arab yang (sedang) dijajah, kata seorang anggota parlemen Bahrain.
Sumber tersebut menyatakan bahwa permohonan menyerukan untuk mempertimbangkan Ahwaz sebagai salah satu negara Arab yang terletak di sebelah timur tanah air Arab, selain menggambarkan warga Ahwaz sebagai “orang Arab yang mengalami penjajahan oleh Iran”.
Selain itu, Bahrain mengklaim Teheran melakukan tindakan agresi di Ahwaz dan mengambil keuntungan dari adanya peran Arab dilihat dari kondisi regional dan internasional yang mengancam solidaritas bangsa dan berusaha untuk memecah belah.
Anggota parlemen Bahrain di Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan Nasional, Abdullah bin Howail, menyatakan kepada Asharq Al-Awsat bahwa permohonan mencerminkan aspirasi rakyat Ahwaz yang meminta diselamatkan dari penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan republik Iran selama beberapa dekade hingga sekarang. Tindakan yang diambil ini merupakan awal untuk menyuarakan pendapat rakyat Ahwaz kepada dunia, dan menyoroti penderitaan mereka dari penjajahan dan diskriminasi yang dilakukan oleh republik Iran.
Eksekusi harian yang dilakukan pemerintah Iran telah sangat menindas rakyat Ahwaz, yang mana ini merupakan cara Iran untuk menakut-nakuti rakyat Ahwaz sehingga mereka tidak berani untuk menggelar aksi protes dan menuntut atas kedaulatan yang sah. Kami akan meminta gerakan internasional untuk memberikan hak kepada rakyat Ahwaz untuk menentukan masa depan mereka sendiri, kata Abdullah bin Howail.
Ada juga gagasan untuk menyelamatkan penduduk asli Ahwaz dari tempat asalnya karena tindakan yang tidak adil (diskriminasi) yang dilakukan Iran di pemukiman Ahwaz, dan pemaksaan penghilangan identitas Arab dari warga etnis Arab Ahwaz. Selanjutnya menilai dan membuktikan Iran telah melakukan berbagai tindakan tidak manusiawi yang terdiri dari penangkapan sewenang-wenang, tidak memberikan keadilan kepada hak-hak penduduk Ahwaz, melakukan berbagai eksekusi bagi warga Ahwaz.
Permohonan parlemen menekankan kepada kebutuhan dan pengakuan resmi negara Bahrain untuk Ahwaz sebagai salah satu negara Arab dan bagi pemerintah untuk melakukan gerakan upaya menuju pengakuan negara Ahwaz.
Ashraq Al Awsat

Bahrain menyerukan boikot semua produk dan jasa perbankan Iran

January 4, 2016
Dewan Dagang dan Industri Bahrain (Bahrain Chamber for Commerce and Industry – BCCI) mengecam gangguan terang-terangan Iran dalam urusan dalam negeri Bahrain
BCCI menyerukan kepada seluruh pedagang, pengusaha, perusahaan dan lembaga untuk melaksanakan boikot terhadap Iran karena telah melakukan gangguan terang-terangan pada urusan dalam negeri Bahrain dan ancaman terhadap keamanan nasional kerajaan.


“Mengingat kondisi wilayah yang memburuk dan perkembangan negatif serta berdasarkan tanggung jawab kami terhadap setiap campur tangan asing di Bahrain yang mengancam keamanan nasional, kedaulatan dan kemerdekaan dan sebagai akibat dari insiden yang disesalkan telah terjadi di Bahrain, BCCI menyerukan kepada semua pedagang, bisnis, perusahaan dan perusahaan untuk memboikot barang dan produk Iran. Kami juga menyerukan untuk mengakhiri impor dan ekspor bisnis dengan Iran dan transaksi keuangan dan moneter dengan bank dan perusahaan Iran, “kata BCCI dalam sebuah pernyataan yang diberitakan oleh Bahrain News Agency (BNA).
BCCI juga mendesak rekan-rekan di GCC dan semua dewan dagang dan bisnis serta serikat pekerja di negara-negara Arab untuk menunjukkan solidaritas dengan gerakan Bahrain dan memboikot komunitas bisnis Iran.
“Ini akan menjadi dukungan besar bagi negara-negara GCC karena mereka berurusan dengan serangan tanpa henti dari Iran untuk memecah belah masyarakat mereka dan menyebarkan hasutan, perselisihan dan perpecahan,” kata BCCI.

Seruan boikot adalah perkembangan terbaru dalam kebuntuan hubungan antara Iran dan negara-negara Teluk, dipicu oleh sikap Teheran dalam kerusuhan politik dan keamanan yang melanda Bahrain pada bulan Februari dan Maret.
Manama menuduh Teheran telah melakukan gangguan terang-terangan dalam urusan domestik. Namun, Iran mengatakan bahwa mereka secara moral mendukung Bahrain, dan tidak mengganggu urusan negara mereka.
Arab Saudi mendapat kritik keras Teheran setelah pasukan yang dipimpin Arab Saudi dari Peninsula Shield, divisi militer dari GCC, melaju ke Bahrain, di bawah perjanjian pertahanan bersama GCC, untuk membantu menjaga instalasi penting.
Iran berulang kali menyebut kehadiran pasukan GCC sebagai pendudukan terhadap Bahrain dan menyerukan pasukan untuk meninggalkan Bahrain.

Pemberitaan di Kuwait bahwa Iran berada di operasi mata-mata dengan dua warga negara Iran dijatuhi hukuman mati karena peran mereka dalam jaringan spionase, telah memicu perang argumen antara kedua negara tetangga. Kuwait dan Teheran melakukan aksi saling mengusir diplomat.
Hubungan antara Teheran dan Abu Dhabi telah menjadi tegang sejak Iran mengambil alih tiga pulau UEA.
Pada hari Sabtu, Jenderal Hassan Firouzabadi, kepala staf angkatan bersenjata Iran, memicu ketegangan dengan mengatakan negara-negara Teluk Arab sebagai “Diktator Arab” dan mengklaim bahwa Teluk, yang berada dalam sengketa adalah , “milik ke Iran di masa lalu, milik Iran sekarang dan akan selalu menjadi milik Iran. ”
“Alih-alih selalu mencoba dan gagal untuk melawan Iran, diktator ini harus melepaskan kekuasaan, mengakhiri kejahatan biadab mereka dan membiarkan orang-orang menentukan masa depan mereka sendiri,” ungkap Firouzabadi seperti dikutip media Iran.
Gulf News Bahrain