??!
Sampai
sekarang, perang antara Muslim Ahlus Sunnah dan Syiah di Suriah masih terus
berkecamuk. Perbedaan ideologi antara keduanya menjadi salah salah satu pemicu
utama terjadinya pembantaian besar-besaran kaum muslimin oleh rezim
pemerintahan Bashar Asad.
Iran adalah salah satu negara yang punya andil
sangat besar dalam menyokong dana perang antara kedua kubu tersebut, kubu
al-Haq (Ahlus Sunnah) dan kubu al-Bathil (Syiah). Pemerintah Iran
menggelontorkan dana miliaran dolar setiap tahun untuk membantu rezim Presiden
Suriah, Bashar al-Assad, ungkap Jessy Chahine, juru bicara untuk utusan khusus
PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura.
"Utusan Khusus PBB memperkirakan Iran
menghabiskan US$6 miliar (setara dengan Rp79 triliun)
untuk mendukung rezim Assad di Suriah,"
kata Chahine, dikutip dari Al-Arabiya, Rabu (10/6).
Laporan tersebut membantah laporan sebelumnya
dari Christian Science Monitor yang menyatakan bahwa Iran menghabiskan dana
US$35 miliar, atau sekitar tiga kali lipat dari budget militernya untuk
mendukung Assad.
Namun, angka yang lebih tinggi diperkirakan oleh
Nadim Shehadi, Direktur Fares Center for Eastern Mediterranean Studies di
Universitas Tufts.
Dalam penelitiannya, Shehadi menyebutkan bahwa
pada 2012 dan 2013 Republik Islam Iran menghabiskan dana sekitar US$14 miliar
hingga US$15 miliar untuk membantu rezim Assad baik melalui bantuan militer
maupun ekonomi.
Meski demikian, Shehadi mengakui bahwa angka
tersebut didapat karena Iran tidak mengungkapkan anggaran untuk Korps Pengawal
Revolusi atau sejumlah subsidi penuh yang disediakan untuk sekutu lainnya.
Iran merupakan sekutu Presiden Suriah, Bashar
al-Assad dan diyakini membantu Assad untuk menciptakan konflik di Suriah yang
dimulai pada awal 2011.
Uniknya Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia sangatlah unik, Negara yang
juga turut bertanggung jawab atas pembantaian muslim Ahlus Sunnah ini malah
menjadi teman akrab bagi Ibu Pertiwi.
April
lalu (4/2015) Presiden Jokowi dan Presiden Republik Iran Hassan Rouhani sepakat
melakukan kerja sama memberantas "radikalisme" dan terorisme.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan
Presiden Iran Hassan Rouhani di sela-sela acara Konferensi Asia Afrika 2015, di
Jakarta Convention Center, Kamis (23/04/2015). (Baca: Pemerintah Jalin Kerjasama dengan Iran, Ada Apa
Gerangan?)
Selain itu, negara yang terkenal dengan ideologi
syiahnya itu berminat terlibat dalam pembangunan infrastruktur, seperti satu
juta rumah murah, irigasi, dan jalan, di Indonesia.
Dalam rangka mewujudkannya, kedua negara ini
bakal membentuk tim teknis. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai bertemu Duta Besar Iran untuk
Indonesia Valioallah Mohammadi Nasrabadi, Jakarta, Jumat (5/6). (Baca:Indonesia Diambang Ideologi Syiah; Iran akan Bangun
Rumah di Tanah Air)
Nampaknya kesesatan serta bahaya Syiah masih
belum menjadi perhatian khusus bagi pemerintah RI, berbeda dengan Malaysia yang
dengan tegas resmi mengeluarkan fatwa Syiah sesat serta menolak keberadaannya
di Negeri Jiran ini.
Bisa dibilang masalahnya kompleks, selain
kelompok Syiah yang selalu ngeles salah satu madzhab dalam Islam dan awamnya
kaum muslimin di Indonesia, pembesar-pembesar Syiah juga sudah terjun dalam
ranah perpolitikan. Walhasil, untuk mengeluarkan fatwa sesat dari Depag bisa
jadi hal yang sangat sulit.
Agaknya misi pembesar Syiah Indonesia yang
mengatakan bahwa mereka akan menuntaskan misinya dalam 5 tahun bisa jadi akan
terelisir. Wallahu musta'an.
Ya Allah Ya Rabb,
Binasakanlah Agressor Syiah (Iran) Laknatullah Pembantai Anak-Anak/Perempuan
Ahlus Sunnah di Suriah, Irak, Yaman dan Penindas Keji Ahlus Sunnah di Iran, Seperti “Kaum-kaum
Terdahulu” Yang Telah Engkau Binasakan.