Thursday, July 11, 2019

Erdogan, Pemimpin Dunia Muslim ? Orang-Orang Uighur Dan Turki Memiliki Budaya, Sejarah, Dan Bahasa Yang Sama, Dianggap Sampah !

Muslim Uighur

Mengapa Negara-Negara Islam Berhenti 
Bela Muslim Uighur

Aktivis Uighur Kecam Pertemuan Presiden Erdogan dengan Presiden Xi Jinping

Dolkun Isa, Pemimpin World Uighur Congress (Kongres Uighur se-Dunia) mengecam pertemuan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Selasa, (4/7/2019).
“WUC dan diaspora Uighur sangat sedih dan kecewa dengan tindakan Erdogan karena dia selalu mengaku sebagai pemimpin dunia Muslim, yang membela populasi Muslim di seluruh dunia, tetapi dia tidak bisa berbicara untuk Muslim Uighur di Xinjiang,” kata Dolkun Isa, seperti dilansir dari Middle East Eye, Kamis, (4/7/2019).
“Orang-orang Uighur dan Turki memiliki budaya, sejarah, dan bahasa yang sama; karenanya dibandingkan dengan negara-negara lain, Turki seharusnya menjadi yang pertama untuk menyampaikan keprihatinan atas perlakuan China terhadap Uighur. Tapi Erdogan hanya diam,” tambah Dolkun Isa.
Menurut laporan Amnesty International dan Human Rights Watch, sekitar satu juta orang sebagian besar warga Muslim Uighur ditahan secara sewenang-wenang di kamp-kamp di Xinjiang. Sementara itu, China menggambarkan kamp-kamp itu sebagai “sekolah kejuruan” dan mengatakan kamp itu dimaksudkan untuk mengatasi terorisme dan ekstremisme.
Sementara itu dikutip dari situs Kepresidenan Turki, Presiden Erdogan dalam sambutannya memuji hubungan baik antara Turki dan China dan sepakat untuk memperkuat hubungan antara Turki dan China di semua bidang.
“Saya percaya ada potensi besar untuk memperkuat kerja sama antara Turki dan Cina, yang dibangun di atas peradaban kuno yang dihubungkan oleh Jalur Sutra dan memiliki hubungan sejak ribuan tahun yang lalu. Kebijakan ‘One China’ sangat penting secara strategis bagi Turki,” kata Presiden Erdogan. (DH/MTD)
Sumber : tccb.gov.trMiddle East Eye | Redaktur : Hermanto Deli

Presiden Erdogan Hanya Diam tentang Uighur Selama Pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping

Aktivis Uighur mengkritik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan karena tidak berbicara tentang penindasan Muslim Uighur selama pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Selasa, (4/7/2019).
Sebaliknya dalam pertemuan tersebut, Presiden Erdogan memuji hubungan baik antara Turki dan China. Presiden Erdogan menekankan bahwa mereka sepakat untuk memperkuat hubungan antara Turki dan Cina di semua bidang dengan perspektif strategis dan jangka panjang.
“Saya percaya ada potensi besar untuk memperkuat kerja sama antara Turki dan Cina, yang dibangun di atas peradaban kuno yang dihubungkan oleh Jalur Sutra dan memiliki hubungan sejak ribuan tahun yang lalu. Kebijakan ‘One China’ sangat penting secara strategis bagi Turki,” kata Presiden Erdogan, seperti dilansir dari situs Kepresidenan Turki.
“Memperkuat hubungan Turki-Cina akan sangat berkontribusi pada stabilitas regional dan global,” tambah Erdogan.
Sementara itu, Dolkun Isa, Pemimpin World Uighur Congress (Kongres Uighur se-Dunia), sebuah organisasi advokasi yang berbasis di Jerman mengatakan bahwa Erdogan telah melewatkan “peluang sempurna” untuk meningkatkan kesadaran tentang kebijakan represif China terhadap kaum Uighur disamping berbicara tentang kerjasama ekonomi di antara kedua negara.
“WUC dan diaspora Uighur sangat sedih dan kecewa dengan tindakan Erdogan karena dia selalu mengaku sebagai pemimpin dunia Muslim, yang membela populasi Muslim di seluruh dunia, tetapi dia tidak bisa berbicara untuk Muslim Uighur di Xinjiang,” kata Dolkun Isa, seperti dilansir dari Middle East Eye, Kamis, (4/7/2019).
“Orang-orang Uighur dan Turki memiliki budaya, sejarah, dan bahasa yang sama; karenanya dibandingkan dengan negara-negara lain, Turki seharusnya menjadi yang pertama untuk menyampaikan keprihatinan atas perlakuan China terhadap Uighur. Tapi Erdogan hanya diam,” tambah Dolkun Isa.
Menurut laporan Amnesty International dan Human Rights Watch, sekitar satu juta orang sebagian besar warga Muslim Uighur ditahan secara sewenang-wenang di kamp-kamp di Xinjiang. Sementara itu, China menggambarkan kamp-kamp itu sebagai “sekolah kejuruan” dan mengatakan kamp itu dimaksudkan untuk mengatasi “terorisme dan ekstremisme agama”. (DH/MTD)
Sumber : tccb.gov.trMiddle East Eye | Redaktur : Hermanto Deli

Tindakan Penyimpangan Turki

Turki merupakan negara Islam terbesar yang berbicara membela Uighur dan jelas telah memicu amarah China. Tahun 2009, Recep Tayyip Erdogan—yang saat itu masih menjabat sebagai perdana menteri—menggambarkan kekerasan etnis di Xinjiang sebagai “sejenis genosida.” Tahun 2015, setelah Erdogan menjadi presiden, pemerintahnya menawarkan perlindungan bagi para pengungsi Uighur. China merespons dengan berulang kali mengancam akan memperburuk hubungan ekonomi kedua negara.

Turki kemudian memecah keheningan selama empat tahun pada Februari 2019, dengan menyebut penindasan Xinjiang sebagai “penghinaan besar bagi kemanusiaan”—menandakan perubahan signifikan dalam keheningan menyesakkan dari negara-negara Islam lainnya atas masalah ini. Irwin mengatakan bahwa Kongres Uighur Dunia (WUC) telah “digerakkan” oleh komentar-komentar itu.

Turki telah berusaha untuk berintegrasi ke dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Mimpi itu kini tampaknya terancam hancur.

Tak lama setelah komentar Kementerian Luar Negeri Turki, China menutup sementara konsulatnya di Izmir, Turki, yang menunjukkan hubungan yang tegang antara kedua negara. Duta Besar China untuk Turki Deng Li, mengatakan kepada Reuters bahwa “mengkritik teman Anda di depan umum akan tercermin dalam hubungan perdagangan dan ekonomi.”

Beberapa warga negara Turki juga telah secara misterius ditahan di China, menurut Nikkei Asian Review. Setidaknya enam warga Turki di Uighur telah hilang di Xinjiang sejak tahun 2017, menurut laporan BuzzFeed News.

Business Insider telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Turki di Ankara dan Kedutaan Besar Turki di London untuk mengomentari pernyataan OKI dan menghilangnya warga negara Turki di Uighur.

Gambar atas
Orang-orang dari komunitas Uighur yang tinggal di Turki, membawa bendera Uighur dan meneriakkan slogan-slogan selama protes di Istanbul, pada 6 November 2018. (Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis)

Erdogan Adalah Yahudi Muslim (Munafiq)
Erdogan (Ataturkish) Dan Penjualan Yerusalem Palestina, Bertemu Dengan Tokoh Zionis Pembantai Sabra Dan Shatilla Di Jesrusalem
Kenapa Hanya Rakyat Amerika Yang Berani Melawan Kekejaman China Terhadap Muslim ? Para Pemimpin Negara Islam Membisu.Tak Tahan Disiksa Pemerintah China, Wanita Muslim Uighur Minta Dibunuh.
Turki Yang Sekuler Tulen Akan Hancur (Bersama Sekutunya Komunis Rusia Dan Rafidhah Iran) Karena Adzab, Terlibat Konspirasi Pembantaian Keturunan Sahabat Nabi Di Suriah (85 % Ahlus Sunnah, Keimanannya Dipuji Nabi, Negeri Para Ulama Salaf).
Jangan Terpedaya "Gema Islam" Erdogan. Fakta, Dia (Bangsa Turki) Bersama Bangsa Majusi Iran (Syi’ah) Dan Bangsa Rusia (Komunis, Ortodoks) Berkonspirasi Membunuhi Ahlus Sunnah Syams (Arab). Apa Haknya Mereka (Bertiga) Mendefinisikan “Para Mujahidin Ahlus Sunnah Bangsa Arab Syam” Yang Harus Dibinasakan (License To Kill) ? Silahkan Bantah Fakta-Fakta Dibawah.
Erdogan Bersahabat dengan Israel dan Syiah
Mustahil Ahlus Sunnah Bisa Menguasai Al Quds (Al Aqsha) Sebelum Mengusir Syi’ah Dari Syam (Suriah Dan Sekitarnya), Seperti Yang Dilakukan Salahuddin Al Ayyubi. Syiah Mengingkari Al-Quds (Kamuflase) Dan Dendamnya Karena Penaklukan Oleh Umar RA. Dalam Perang Arab-Israel, Syiah Menggunting Dalam Lipatan. Penguasaan Israel Karena Peran Syiah.

22 Negara Bersatu di PBB untuk Kecam China atas 
Penindasan Muslim Uighur

Gabungan 22 negara menulis surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, terkait penindasan pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur di provinsi Xinjiang. Surat bersama itu, sebaliknya, tidak memiliki koordinator atau sponsor yang jelas, menyulitkan China untuk memilih penandatangan tertentu untuk pembalasan. Para diplomat mengatakan surat itu memberikan cara yang kurang berisiko namun tetap efektif bagi negara-negara untuk menyatakan kemarahan atas tindakan China di Xinjiang.
Oleh: Nick Cumming-Bruce (The New York Times)
Sekelompok 22 negara telah mengeluarkan pernyataan yang mendesak China untuk menghentikan penahanan massal Muslim Uighur di wilayah Xinjiang baratnya. Ini menjadi penentangan internasional terpadu pertama terhadap kebijakan yang telah dipertahankan China di PBB.
Dalam sebuah surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, negara-negara tersebut mengatakan kepada China untuk menjunjung tinggi hukumnya sendiri dan kewajiban internasional, dan menghentikan penahanan sewenang-wenang terhadap warga komunitas Muslim Uighur dan minoritas lainnya, dan mengizinkan kebebasan beragama. Surat itu disampaikan Senin (8/7) dan dirilis ke publik pada hari Rabu (10/7).
Inggris, Prancis, dan Jerman termasuk di antara 18 negara Eropa―bersama Jepang, Australia, Kanada, dan Selandia Baru―yang menarik perhatian pada laporan penahanan sewenang-wenang berskala besar itu, dan meminta Bachelet agar Dewan Hak Asasi Manusia PBB terus memperbarui perkembangan mengenai laporan ini secara teratur.
Para pakar China memperkirakan bahwa China telah menahan satu juta orang atau lebih di pusat-pusat pendidikan ulang dan telah menerapkan pengawasan ketat kepada mereka.
China membantah telah melakukan tindakan seperti itu ketika komite HAM PBB mempertanyakan kebijakan itu tahun lalu, tetapi kemudian mengatakan bahwa pihaknya memberikan pelatihan kejuruan untuk mengisolasi penduduk Xinjiang dari apa yang disebutnya sebagai momok ekstremisme global.
Untuk menghadapi kritik internasional, bulan lalu China membawa wakil gubernur Xinjiang, yang merupakan etnis Uighur, ke dewan PBB, tempat ia menegaskan bahwa pelatihan semacam itu mengangkat rakyat Xinjiang dari kemiskinan. Wakil gubernur, Aierken Tuniyazi, juga membantah tuduhan bahwa peserta pelatihan berada di kamp tahanan.
“Martabat dan kebebasan peserta pelatihan sepenuhnya dilindungi,” katanya, menceritakan siswa yang tinggal di asrama ber-AC dan membagi waktu mereka antara belajar keterampilan dan berpartisipasi dalam tarian etnis, bernyanyi, atau olahraga.
China telah menggunakan kekuatan ekonomi dan kekuatan diplomatiknya untuk mendukung narasi ini. Negara-negara Muslim tetap diam dan bahkan memuji perlakuan China terhadap Muslimnya. Kamerun, penerima manfaat infrastruktur China, mencurahkan pernyataan di dewan pekan lalu untuk memuji “pencapaian besar” China di Xinjiang.
Dan bulan lalu Vladimir Voronkov, diplomat Rusia yang mengepalai Kantor Anti-Terorisme PBB, mengunjungi Xinjiang, dan pada akhir pernyataan misinya tidak merujuk pada masalah hak asasi manusia di sana, suatu kelalaian yang dianggap kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagai hadiah propaganda kepada pemerintah China.
Amerika Serikat sebelumnya telah memimpin kritik terhadap perlakuan China terhadap Uighur dan memimpin pernyataan bersama yang mengecam perlakuan China terhadap pengacara dan aktivis hak asasi manusia di Dewan Hak Asasi Manusia pada tahun 2016. Namun Amerika Serikat menarik diri dari dewan itu setahun lalu dan tidak menandatangani surat bersama tersebut.
Para diplomat mengatakan hanya ada sedikit prospek di mana negara yang lainnya akan memimpin resolusi di dewan dan merisikokan negara mereka pada ancaman pembalasan politik dan ekonomi yang sering China layangkan terhadap negara-negara yang mengkritiknya, terutama di forum-forum terkemuka.
Surat bersama itu, sebaliknya, tidak memiliki koordinator atau sponsor yang jelas, menyulitkan China untuk memilih penandatangan tertentu untuk pembalasan. Para diplomat mengatakan surat itu memberikan cara yang kurang berisiko namun tetap efektif bagi negara-negara untuk menyatakan kemarahan atas tindakan China di Xinjiang.
Tidak ada komentar langsung dari China tentang surat itu, tetapi para diplomat mengatakan utusan China di Jenewa sedang mempersiapkan surat balasan. Aktivis HAM menyambutnya.
“Pernyataan bersama itu menunjukkan bahwa pemerintah China salah jika berpikir bahwa mereka dapat lolos dari pengawasan internasional atas pelanggarannya di Xinjiang, dan tekanan hanya akan meningkat sampai pelanggaran yang mengerikan ini berakhir,” kata John Fisher, direktur kantor Geneva di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan.
“Pemerintah semakin menyadari penderitaan jutaan orang di Xinjiang, dengan keluarga-keluarga tercabik-cabik dan hidup dalam ketakutan, dan sebuah negara China yang percaya dapat melakukan pelanggaran massal tanpa perlawanan,” katanya.
Surat itu juga meminta China untuk mengizinkan “akses yang berarti” ke Xinjiang untuk Bachelet dan pengamat internasional independen lainnya. Para diplomat China di Jenewa telah menyatakan keinginannya agar komisioner tinggi mengunjungi Xinjiang, tetapi dalam diskusi mereka dengan kantor Bachelet belum mencapai kesepakatan.
Keterangan foto utama: Gerbang dari apa yang secara resmi disebut dengan pusat pendidikan keterampilan kejuruan di Xinjiang, di China barat. (Foto: Reuters/Thomas Peter)

22 Negara Satu Suara Desak China Stop 
Penahan Massal Di Xinjiang

Lebih dari 20 negara telah meminta China untuk menghentikan penahanan massal etnis minoritas Uighur di wilayah Xinjiang. Langkah bersama tersebut merupakan yang pertama dilajukan oleh puluhan negara.

Hal itu dikabarkan Reuters setelah melihat surat bersama yang diajukan 22 negara dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB pekan ini.

Surat tertanggal 8 Juli itu ditandatangani oleh duta besar dari 22 negara. Termasuk di antaranya adalah Australia, Kanada, dan Jepang, serta sejumlah negara-negara Eropa, termasuk Inggris, Perancis, Jerman dan Swiss. Namun Amerika Serikat tidak ikut menandatanganinya.

"Ini adalah tanggapan kolektif pertama terhadap Xinjiang," kata seorang diplomat Barat kepada Reuters (10/7).

Surat itu menyuarakan keprihatinan atas laporan penahanan yang melanggar hukum di tempat penahanan berskala besar serta pengawasan dan pembatasan yang meluas, khususnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.

Surat itu juga dengan tajam mengutip kewajiban China sebagai anggota dari forum negara yang beranggotakan 47 negara untuk mempertahankan standar tertinggi.

"Kami menyerukan China untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya dan untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan di Xinjiang dan di seluruh China," kata surat itu.

"Kami juga menyerukan China untuk menahan diri dari penahanan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan bergerak warga Uighur, dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya di Xinjiang," sambung isi surat yang sama.

Bukan hanya itu, surat tersebut juga mendesak China untuk mengizinkan para pakar independen internasional, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, akses ke Xinjiang. [rmol]

Genosida Budaya: China Pisahkan Anak Muslim 
Uighur untuk ‘Edukasi Pikiran’

Pemerintah China telah memisahkan anak-anak dari etnis Muslim Uighur dari orang tua mereka, dalam apa yang disebut sebagai genosida budaya. Pemerintah negara bagian Xinjiang akan mengeluarkan perintah yang menyuruh sekolah-sekolah untuk berkonsentrasi pada “edukasi pikiran” murid-murid Uighur—dengan bahasa yang senada dengan apa yang digunakan negara untuk membenarkan kamp penahan orang-orang dewasa. Laporan itu menyimpulkan bahwa “meningkatnya pemisahan antar generasi kemungkinan adalah strategi yang direncanakan dan merupakan elemen penting dalam kampanye sistematis genosida budaya dan pengaturan ulang sosial oleh negara di Xinjiang.”

Oleh: Adam Withnall (Independent)

Baca Juga: Indonesia Ragukan Laporan Barat tentang Penindasan Muslim Uighur oleh China

Ribuan anak-anak Muslim Uighur di wilayah Xinjiang dipisahkan dari orang tua mereka. Tindakan ini, menurut studi terbaru disebut sebagai “kampanye sistematis genosida budaya dan pengaturan sosial ulang”.

Riset ini membuka tabir tentang apa yang terjadi terhadap anak-anak yang kedua orangtuanya ditahan—ketika baik ayah maupun ibu mereka telah diculik oleh negara dalam apa yang disebut laporan itu sebagai fasilitas “pendidikan ulang” yang diwajibkan.

PBB mengatakan China telah menahan lebih dari 1 juta minoritas Muslim, kebanyakan berasal dari etnis Muslim Uighur. Hal ini terjadi semenjak eskalasi drastis dari kebijakan itu pada musim semi 2017.  Akses media internasional ke pusat penahanan itu telah dibatasi, dan hanya diperbolehkan lewat tur resmi yang sudah sangat diarahkan.

Menulis untuk Journal of Political Risk, peneliti Jerman Dr. Adrian Zenz menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa, sejak awal mula kampanye “pendidikan ulang”  Uighur, China telah membuat rencana untuk secara efektif mendaftarkan anak-anak yang dibuat yatim piatu oleh negara ke sekolah asmara dengan pengamanan ketat.

Dokumen resmi yang tersedia untuk publik memiliki informasi yang tidak jelas, dan menunjukkan bahwa pihak berwenang di Xinjiang telah berusaha memangkas risiko anak-anak yang orang tuanya ditahan akan melawan pemerintah.

Pemerintah negara bagian Xinjiang akan mengeluarkan perintah yang menyuruh sekolah-sekolah untuk berkonsentrasi pada “edukasi pikiran” murid-murid Uighur—dengan bahasa yang senada dengan apa yang digunakan negara untuk membenarkan kamp penahan orang-orang dewasa.

Sekolah diperintahkan untuk membuat “rencana respons darurat” yang melibatkan bagaimana cara menghadapi anak-anak yang dibuat yatim piatu oleh negara, termasuk pengamatan rutin terhadap kondisi pikiran mereka dan “konseling psikologis” secara pribadi.

Data yang diungkapkan oleh Dr Zenz menunjukkan pendaftaran di PAUD, untuk anak-anak yang masih belum mencapai usia sekolah, telah melonjak dari jauh berada di bawah rata-rata nasional menjadi jumlah tertinggi di negara itu—sejak awal 2017. Sekitar 90 persen murid baru berasal dari kelompok-kelompok minoritas Muslim.

Dan tampilan-tampilan satelit menunjukkan bahwa, sekitar waktu yang sama China mulai memperluas fasilitas yang kini kita ketahui digunakan sebagai kamp penahanan Uighur, sekolah-sekolah asrama juga mulai menerima peningkatan fasilitas asrama yang meningkat drastis.

Di dalam sekolah-sekolah, menurut dokumen publik, penggunaan bahasa tradisional Uighur dilarang. Laporan resmi sesumbar bahwa anak-anak itu menerima “pelatihan bahasa China yang lebih baik” dan juga perilaku yang lebih baik secara keseluruhan dan kebersihan pribadi yang meningkat—yang menegaskan stereotipe negatif tentang kelompok-kelompok etnis Muslim di masyarakat mayoritas Han.

Dr. Zenz berargumen bahwa China telah menerapkan “penggunaan edukasi dan sistem pemeliharaan sosial sebagai senjata” sebagai cara untuk mencabut anak-anak minoritas dari akar mereka. “Sekolah-sekolah berasrama memberikan konteks ideal untuk pengaturan ulang budaya masyarakat minoritas,” ujarnya.

Laporan itu menyimpulkan bahwa “meningkatnya pemisahan antar generasi kemungkinan adalah strategi yang direncanakan dan merupakan elemen penting dalam kampanye sistematis genosida budaya dan pengaturan ulang sosial oleh negara di Xinjiang.”

Alat-alat propaganda yang diterbitkan untuk konsumsi internal membualkan manfaat dari pemisahan ini, mengklaim bahwa anak-anak “yang ditinggalkan” oleh orang tua yang keduanya “perlu belajar dengan senang tumbuh di bawah pemeliharaan negara dan Partai yang penuh kasih.”

Namun, walaupun setelah semua laporan ini dan bukti-bukti yang diberikan oleh Dr. Zenz, China telah menyangkal keberadaan anak-anak yang dibuat yatim piatu oleh negara tersebut.

Xu Guinxian, pejabat senior dari Departemen Propaganda Xinjiang, mengatakan kepada BBC bahwa sama sekali tidak benar bahwa negara memiliki sejumlah besar anak yang harus ditinggalkan oleh orang tua mereka sebagai akibat dari kebijakan negara di provinsi tersebut.

“Jika seluruh anggota keluarga dikirim dikirim untuk pelatihan kejuruan, maka keluarga itu pasti memiliki masalah serius,” ujarnya. “Saya tidak pernah melihat kasus seperti itu.”

Satu tajuk rencana yang dirilis oleh Global Times, surat kabar berbahasa Inggris yang dijalankan oleh Partai Komunis, menyangkal bahwa ada upaya yang dilakukan untuk menghapus budaya Uighur, atau bahwa ada sejuta minoritas Muslim yang ditahan, mengatakan pusat-pusat penahanan di Xinjiang hanya ada “untuk memangkas aktivitas teroris dari pucuknya”.

“Walapun China telah berupaya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Xinjiang, beberapa media Barat dan poltisi bersikukuh untuk membuat dan menyebarkan berita palsu,” tulisnya.

Melakukan wawancara terbuka dengan anak-anak atau orang tua yang terlibat di China bisa dikatakan mustahil. Satu tim wartawan dari The Associated Press yang memotret sebuah “Taman Kanak-kanan Kebaikan” di Hotan City segera dikerubungi polisi bersenjata dan diperintahkan untuk menghapus bukti visual mereka.

Namun beberapa orangtua menawarkan testimoni mereka dalam sebuah acara bagi para minoritas Uighur di pengasingan di Istanbul, Turki, tempat di mana kelompok minoritas itu memiliki ikatan bersejarah yang sangat dekat. Para ibu dan ayah di sana mengatakan mereka tahu anak-anak mereka di China “dibawa ke panti asuhan” atau “kamp pendidikan anak”.

Berbicara dengan BBC, seorang ibu yang memegang foto tiga putri kecilnya mengatakan: “Saya tidak tahu siapa yang merawat mereka. Sama sekali tidak ada kontak.”
Keterangan foto utama: Seorang bocah lelaki etnis Uighur yang tinggal di Turki ikut serta dalam protes terhadap China (Foto: Reuters/Murad Sezer)

Tindas Muslim Uighur di Xinjiang, Beijing Tak Akan Lolos Begitu Saja (Ben Westcott dan Jo Shelley (CNN))

22 negara mendesak China untuk mengakhiri “penahanan sewenang-wenang massal dan pelanggaran terkait” dan meminta Beijing untuk mengizinkan kelompok staf ahli PBB mengakses wilayah tersebut. Etnis Uighur di Xinjiang disebut sebagai korban penindasan yang dilakukan pemerintah China, yang dituduh melakukan penyiksaan atau indoktrinasi politik terhadap warga minoritas Muslimnya.

Oleh: Ben Westcott dan Jo Shelley (CNN)

Lebih dari 20 negara, termasuk Jepang dan Inggris, telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk penahanan massal China atas Uyghur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.

Dalam sebuah surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, kelompok 22 negara mendesak China untuk mengakhiri “penahanan sewenang-wenang massal dan pelanggaran terkait” dan meminta Beijing untuk mengizinkan para pakar PBB mengakses wilayah tersebut.

Surat itu menandai kecaman internasional kolektif skala besar pertama terhadap kebijakan Tiongkok yang sedang berlangsung di wilayah perbatasan paling barat, di mana para ahli memperkirakan hingga dua juta orang telah ditahan di kamp-kamp gaya pendidikan ulang yang luas.

Tuduhan penyiksaan di dalam kamp merajalela, termasuk dalam laporan yang diberikan kepada CNN oleh mantan tahanan yang menggambarkan pendidikan paksa di bawah ancaman kekerasan.

Beijing membantah tuduhan penyiksaan atau indoktrinasi politik, dan mengatakan kamp adalah “pusat pelatihan kejuruan” yang dirancang untuk memerangi terorisme dan memerangi ekstremisme Islam.

Inggris, Prancis, dan Jerman termasuk di antara 18 negara Eropa yang ikut menandatangani surat yang menyatakan keprihatinan tentang “laporan kredibel tentang penahanan sewenang-wenang… serta pengawasan yang luas dan pembatasan, khususnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.”

Negara penandatangan lain termasuk Australia, Kanada, Jepang dan Selandia Baru.

“Pernyataan bersama itu penting tidak hanya bagi penduduk Xinjiang, tetapi bagi orang-orang di seluruh dunia yang bergantung pada badan hak asasi utama PBB untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara yang paling kuat sekalipun,” kata John Fisher, direktur Human Rights Watch di Jenewa.

“Pemerintah semakin menyadari penderitaan jutaan orang di Xinjiang, dengan keluarga-keluarga tercabik-cabik dan hidup dalam ketakutan, dan sebuah negara Tiongkok yang percaya dapat melakukan pelanggaran massal tanpa perlawanan,” kata Fisher.

“Pernyataan bersama menunjukkan bahwa Beijing salah berpikir bahwa ia dapat lolos dari pengawasan internasional atas pelanggarannya di Xinjiang, dan tekanan hanya akan meningkat sampai pelanggaran yang mengerikan ini berakhir.”

Meskipun sebelumnya mengkritik kamp-kamp itu, Turki tidak ada di antara para penandatangan. Pada awal Juli, setelah kunjungan ke Beijing, Presiden Turki Recep Erdogan mengatakan bahwa masalah kamp Xinjiang tidak boleh dieksploitasi. Tidak ada negara mayoritas Muslim yang termasuk dalam pernyataan bersama tersebut.

Pemerintah China telah membatasi akses ke Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya pengawasan dan kehadiran polisi yang menonjol.

Para pejabat tinggi PBB termasuk Michelle Bachelet telah menyerukan agar badan global diberi akses ke kamp-kamp itu untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), hingga dua juta warga Uyghur, Kazakh, Kirgistan dan minoritas etnis Muslim lainnya ditahan atas kemauan mereka di kamp.

Beijing telah membatasi akses bagi wartawan dan diplomat asing dalam tur yang dipandu dengan ketat di fasilitas ini.

Keterangan foto utama: Orang-orang dari komunitas Uighur yang tinggal di Turki, membawa bendera yang oleh etnis Uighur sebut “Turkestan Timur,” meneriakkan slogan-slogan selama protes di Istanbul, pada 6 November 2018. (Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis)

KETAHUI LEBIH JAUH TENTANG REPRESI MINORITAS MUSLIM DI CHINA
Mereka ditahan dan diindoktrinasi. Satu-satunya masalah yang diperselisihkan adalah, berapa banyak dari sekitar 10 juta orang Kaum Uighur di Xinjiang, yang secara paksa “dibantu” dengan cara ini.
Aliansi ekonomi dan infrastruktur China-Iran memberi potensi menggiurkan berupa dominasi atas Eurasia. Namun untuk mewujudkannya, populasi Uighur harus tunduk patuh pada pemerintah China, karena semua jalur perdagangan antara China pesisir dan Timur Tengah harus melewati Xinjiang.
Urumqi adalah laboratorium polisi raksasa, di mana minoritas Muslim diperlakukan sebagai subjek uji coba dalam eksperimen anti-agama. Tembok, pintu gerbang, dan penempatan polisi, adalah bagian dari upaya untuk menghilangkan bentuk-bentuk praktik Islam yang tidak diinginkan.
Tidak ada orang Uighur yang tinggal di Xinjiang yang dapat lolos dari bayang-bayang partai, begitu juga anggota etnis minoritas lainnya, terutama Kazakh.
Nama-nama Islam, jenggot, cadar, dan rok panjang dilaporkan dilarang digunakan. Kegiatan apa pun mulai dari membaca situs web asing hingga berbicara kepada sanak keluarga di luar negeri dapat membuat penduduk Xinjiang ditahan.
Mereka mengatakan bahwa pihak berwenang China “memberikan pelatihan kejuruan gratis dengan ijazah setelah ujian” kepada mereka yang telah “dipaksa atau dipikat” oleh kelompok-kelompok ekstremis.
Beijing mengklaim bahwa terorisme menyebar dari Afghanistan ke Xinjiang. Namun dalam kenyataannya, penindasan dan konflik etnis China di Xinjiang membantu untuk semakin mengacaukan Afghanistan.
Sebuah komite hak asasi manusia PBB telah mendengar laporan bahwa China telah mengurung satu juta kaum Uighur di “pusat anti-ekstremisme”. Amnesty Internasional melaporkan, kaum yang ditahan di kamp-kamp politik itu dipaksa bersumpah setia pada Presiden China Xi Jinping.
Para ahli mengatakan bahwa sistem ini kemungkinan mengisyaratkan bahwa pemerintah ingin memperluas pengawasan terhadap warganya—khususnya warga minoritas Muslim.
Hanya ada sedikit negara di dunia yang bersedia menyuarakan protes mengenai kondisi minoritas China Muslim Uighur. Hal ini tampaknya disebabkan oleh ketergantungan besar negara-negara dunia kepada China secara ekonomi.
Partai Komunis China: “(Muslim) terinfeksi oleh ekstremisme agama dan ideologi teroris yang kejam dan tidak mencari pengobatan, sama seperti terinfeksi oleh penyakit yang tidak diobati pada waktunya, atau seperti mengonsumsi obat-obatan beracun.”
Pemerintah China mulai menekan pemeluk Kristen dan Katolik. Mereka menutup gereja, menghancurkan tanda salib, membakar injil, serta memaksa pemeluk Kristen menyangkal keimanan mereka dengan menandatangani suatu formulir.
Tak lama setelah rencana Google untuk beroperasi di China terkuak, 14 organisasi HAM menulis surat terbuka kepada CEO Google yang mengatakan: “Google berisiko terlibat dalam penindasan pemerintah China terhadap kebebasan berbicara dan hak asasi manusia lainnya di China.”
Selama berbulan-bulan, Beijing membantah keberadaan pusat-pusat penahanan itu, yang menurut para pengamat mulai diberlakukan pada April 2017.
Kecaman global dan tekanan politik terkesang ompong dan tak berdaya untuk membendung kecepatan dan keganasan perang China melawan warga Muslimnya dalam membersihkan negara tersebut dari populasi yang dianggap bertentangan dengan identitas nasionalnya.
Mulai dari bintang film hingga mahasiswa, tidak ada yang kebal dari ‘penghilangan orang’ oleh pemerintah China. Jumlah yang terus bertambah dan ruang lingkup yang meluas menunjukkan sejauh mana pemerintahan Xi bersedia mempertahankan kontrol dan otoritasnya.
China baru saja mensahkan undang-undang baru yang berusaha untuk “Men-china-kan” Islam dalam lima tahun ke depan. Hal itu adalah langkah terbaru dari Beijing untuk mengatur ulang bagaimana agama tersebut dipraktikkan.
Dengan kamp pendidikan ulang untuk sejuta Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, ancaman pembongkaran masjid Muslim Hui di Ningxia, dan penutupan “gereja rumah” Protestan di Beijing, Chengdu, dan Guangzhou, PKC membatasi kebebasan beragama di seluruh negeri.
Mempraktikkan agama secara terbuka atau berafiliasi kepada agama Islam—termasuk menumbuhkan janggut, mengenakan jilbab atau penutup kepala, salat, puasa, atau menghindari minum alkohol—dikategorikan sebagai “tanda-tanda ekstremisme” di China.
China mengajukan sejumlah besar klaim bohong. Mereka berbohong tentang kegagalannya meratifikasi inti dari perjanjian hak asasi manusia dan banyak pelanggaran dihukum dengan hukuman mati, penangkapan pembela hak asasi, dan catatan panjangnya menghalau badan-badan hak asasi internasional.
Penyelidikan yang dilakukan oleh media Inggris The Guardian dan Bellingcat menemukan upaya penghancuran masjid di China, tepatnya di provinsi Xinjiang yang mayoritas Muslim. Tak hanya masjid, pemerintah komunis China juga menghancurkan situs-situs suci Muslim Uighur.
Pihak berwenang di Xinjiang memaksa restoran untuk tetap buka dan membatasi akses ke masjid selama Ramadan untuk mencegah ritual tradisional bulan Ramadan, dan dalam beberapa tahun terakhir telah mencoba untuk melarang Muslim Uighur berpuasa.

China Secara Paksa Panen Organ Tubuh Para Tahanan Muslim Uighur

Mengapa Negara-Negara Islam Berhenti Bela Muslim Uighur

Negara-negara Islam sebelumnya menyuarakan dukungan mereka untuk Muslim Uighur dan mengecam China, namun kemudian mereka berhenti melakukannya. Ini diduga karena ancaman China terhadap negara-negara Islam jika mereka menyuarakan pertentangan terhadap China. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang sebelumnya mengecam China pun berbalik memujinya atas perlindungan China terhadap Uighur. Ini mengingat banyak anggota OKI yang terlibat dalam proyek infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China.

Oleh: Alexandra Ma (Business Insider)

China telah memata-matai dan menahan setidaknya satu juta etnis minoritas Muslim Uighur. China juga telah berupaya mencegah negara-negara Muslim dalam membela Uighur, dan strateginya sejauh ini berhasil. Selama beberapa bulan terakhir, banyak negara di dunia Islam telah mengkritik China, lalu tiba-tiba menarik komentar mereka. Para pakar mengatakan bahwa ini merupakan dampak ancaman China terhadap negara-negara tersebut jika mereka angkat bicara.

China sedang melakukan kampanye global melawan Uighur—etnis Muslim minoritas yang terkonsentrasi di perbatasan barat Xinjiang. Dalam dua tahun terakhir, China telah memerintahkan perusahaan teknologi untuk memata-matai ponsel Uighur, melarang praktik ibadah Muslim seperti memanjangkan jenggot atau menunaikan salat, dan menahan setidaknya satu juta Muslim Uighur di pusat-pusat penahanan yang menyerupai penjara.

Para aktivis dan politisi di Amerika Serikat (AS) dan PBB secara teratur mengecam China atas tindakan keras tersebut. China terus-menerus mengabaikan para kritikus di Barat, dan mencegah dukungan dari negara-negara Muslim yang berupaya membela Uighur.

Strategi China tampaknya berhasil. Beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim tampaknya semakin membisu mengenai kebijakan China di Xinjiang akibat kekhawatiran akan memicu amarah China.

Warga Uighur di Kashgar, Xinjiang, membawa bendera Partai Komunis China dan berjalan melewati papan iklan yang bergambar wajah Presiden China Xi Jinping, bulan Juni 2017. (Foto: Kevin Frayer/Getty Images)

ANGKAT BICARA MENDUKUNG UIGHUR LALU MENARIK KEMBALI KECAMAN TERHADAP CHINA
Pada Desember 2018, Organisasi Kerjasama Islam (OKI)—konsorsium 57 negara yang menyebut diri mereka sebagai “suara kolektif dunia Muslim”—mengakui adanya berbagai “laporan yang mengganggu” tentang tindakan keras pemerintah China terhadap Muslim Uighur dalam serangkaian tweet.

Meskipun frase tersebut diciptakan oleh komisi hak asasi manusia independen OKI—bukan OKI sendiri—namun para aktivis menyambut deklarasi tersebut sebagai suara Muslim yang dapat berperan penting dalam menentang kebijakan China di Xinjiang.

Banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim yang menjadi anggota OKI terlibat dalam proyek infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China—proyek perdagangan besar-besaran yang bertujuan untuk menghubungkan China dengan puluhan negara di dunia.

Fakta bahwa OKI mengakui penderitaan orang-orang Uighur “tentu saja menunjukkan tingkat kepedulian bersama,” tutur Sophie Richardson, Direktur Human Rights Watch China, dilansir dari Business Insider, pada Senin (8/4).

Semua dukungan itu tampaknya berubah pada Maret 2019, ketika OKI mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa mereka “memuji upaya Republik Rakyat China dalam memberikan pelayanan kepada warga Muslimnya, dan berharap untuk kerja sama lebih lanjut antara OKI dan Republik Rakyat China.”

Pihak-pihak yang awalnya merayakan komentar komisi independen OKI tentang Xinjiang terkejut dengan pernyataan baru itu. Mereka mempertanyakan apakah OKI memberikan kesetiannya pada Muslim di seluruh dunia atau pada pemerintah China.

“Ini adalah pengkhianatan mengejutkan dari nilai-nilai yang diklaim dijunjung tinggi oleh OKI,” ujar Richardson.

Mengingat bahwa OKI secara teratur mengecam Myanmar karena persekusi terhadap etnis minoritas Rohingya, Richardson menambahkan, “Fakta bahwa OKI tampaknya bukan hanya tidak peduli, tetapi juga antusias tentang penahanan sewenang-wenang terhadap jutaan Muslim Uighur oleh rezim China yang sangat kejam, benar-benar memicu pertanyaan tentang standar mereka.”

Pakistan adalah contoh lain dari sekutu China yang menarik kembali kritiknya terhadap kebijakan pemerintah China di Xinjiang. Setelah Menteri Urusan Agama Pakistan mengecam China atas apa yang disebut China sebagai tindakan kontra-ekstremisme terhadap Uighur pada September 2018, Menteri Luar Negeri Pakistan membantah komentar itu dengan menuduh media telah “berusaha menimbulkan sensasi” atas masalah Xinjiang.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan bahkan mengaku tidak tahu apa pun tentang Muslim China dalam setidaknya dua wawancara.

Adrian Zenz, peneliti kebijakan etnis di China, mengatakan kepada Business Insider, “Sangat mungkin bahwa OKI dan Pakistan berada di bawah tekanan yang signifikan dari China. Tidak mungkin mereka berubah pikiran atas situasi yang memburuk dan di mana semakin banyak informasi telah tersedia.”

“Kami tidak yakin apa yang dijanjikan maupun dijadikan ancaman oleh China, tetapi tampaknya itu cukup signifikan untuk membuat OKI mengeluarkan pernyataan yang menguntungkan bagi perspektif China,” katanya. “Fakta bahwa mereka bahkan memberi selamat kepada China karena telah memelihara warga Muslimnya, menunjukkan bahwa mereka telah berusaha keras untuk memuji China, terlepas dari situasi di Xinjiang, yang benar-benar tindakan luar biasa.”

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, tengah, diapit oleh Raja Yordania Abdullah II, kiri dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (tengah) diapit oleh Raja Yordania Abdullah II (kiri), dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kanan), memberi isyarat saat berfoto sebelum sesi pembukaan pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Luar Biasa. (Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis)

UPAYA CHINA MENANAMKAN KETAKUTAN DAN MENDAPAT DUKUNGAN DARI ARAB SAUDI
Para ahli percaya bahwa perubahan arah OKI dan Pakistan yang tiba-tiba adalah akibat dari tekanan keuangan dan diplomatik China. Banyak negara anggota OKI memiliki hubungan dagang yang kuat dengan China, yang tampaknya tidak keberatan menunda investasi karena komentar-komentar buruk mereka.

Para pakar sebelumnya menyatakan bahwa China telah membungkam Pakistan—salah satu penerima terbesar pinjaman dan proyek infrastruktur China. Ketika Khan menolak mengakui penderitaan umat Islam di China bulan Januari 2019, dia berkata: “China telah menyuntikkan perubahan baru bagi kami.”

Peter Irwin, manajer program di Kongres Uighur Dunia (WUC), mengatakan kepada Business Insider, “Sangat mungkin bahwa China mengetahui beberapa pernyataan kecaman yang keluar dari pertemuan badan hak asasi manusia OKI bulan Desember 2018, dan memahami bahwa mereka harus mencoba menghentikan diskusi ini sebelum menarik terlalu banyak perhatian.”

“China tidak hanya membuat sejumlah anggota utama OKI tutup mulut, namun beberapa anggotanya sekarang bahkan secara aktif memuji perlakuan China terhadap Muslim, yang merupakan langkah tidak bertanggung jawab menuju arah yang salah,” tambahnya.

Richardson juga mengatakan bahwa persetujuan tersirat dari OKI atas kamp-kamp penahanan di Xinjiang, “telah menunjukkan berapa banyak energi dan sumber daya yang bersedia diberikan oleh China untuk meminimalisasi kritik dan memobilisasi dukungan.”

Baca juga: Jelang Pilpres 2019, Dilema Jokowi atas Penindasan Muslim Uighur China

Berbagai laporan di mana China menekan para diplomat untuk tidak berbicara tentang Xinjiang, bukanlah hal baru. Dalam sepucuk surat yang dikirim awal bulan Maret 2019 dan diterbitkan oleh Human Rights Watch pada Senin (1/4), para pejabat China memperingatkan beberapa delegasi PBB agar “tidak turut mensponsori, ikut serta, atau menghadiri” pertemuan sampingan mengenai krisis Uighur di Jenewa, dengan mengutip ancaman terhadap “hubungan bilateral dan keberlanjutan kerja sama multilateral kita.”

Seorang diplomat yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang China di pertemuan itu, juga menyebut kesaksian Omer Bekali—mantan tahanan di kamp China—di panel tersebut sebagai “sepenuhnya bohong,” menurut laporan The New York Times.

Alasan lain bagi sikap menyerah dunia Muslim mungkin adalah dukungan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman terhadap persekusi Muslim Uighur oleh pemerintah China di Xinjiang, selama perjalanan perdagangan bulan Februari 2019.

“Kami menghormati dan mendukung hak-hak China untuk mengambil tindakan kontra-terorisme dan de-ekstremisme untuk menjaga keamanan nasional,” tutur Mohammed bin Salman, tanpa menyebutkan Xinjiang atau Uighur, menurut media pemerintah China.

Dukungan Mohammed bin Salman sangatlah penting, mengingat peran keluarga kerajaan Arab Saudi di dunia Islam sebagai Penjaga Dua Masjid Suci—gelar terhormat yang digunakan untuk mengakui tanggung jawab Saudi atas dua kota suci bagi agama Islam, Mekkah dan Madinah.

Irwin mengatakan bahwa, “Ini seakan memberi lampu hijau bagi seluruh anggota OKI untuk tidak memperhatikan masalah ini dan meningkatkan dukungan mereka kepada China.”

Penindasan Uighur
Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salmandan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan di Aula Besar Rakyat, China, 22 Februari 2019. (Foto: AP/How Hwee Young).

TINDAKAN PENYIMPANGAN TURKI
Turki merupakan negara Islam terbesar yang berbicara membela Uighur dan jelas telah memicu amarah China. Tahun 2009, Recep Tayyip Erdogan—yang saat itu masih menjabat sebagai perdana menteri—menggambarkan kekerasan etnis di Xinjiang sebagai “sejenis genosida.” Tahun 2015, setelah Erdogan menjadi presiden, pemerintahnya menawarkan perlindungan bagi para pengungsi Uighur. China merespons dengan berulang kali mengancam akan memperburuk hubungan ekonomi kedua negara.

Turki kemudian memecah keheningan selama empat tahun pada Februari 2019, dengan menyebut penindasan Xinjiang sebagai “penghinaan besar bagi kemanusiaan”—menandakan perubahan signifikan dalam keheningan menyesakkan dari negara-negara Islam lainnya atas masalah ini. Irwin mengatakan bahwa Kongres Uighur Dunia (WUC) telah “digerakkan” oleh komentar-komentar itu.

Turki telah berusaha untuk berintegrasi ke dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Mimpi itu kini tampaknya terancam hancur.

Tak lama setelah komentar Kementerian Luar Negeri Turki, China menutup sementara konsulatnya di Izmir, Turki, yang menunjukkan hubungan yang tegang antara kedua negara. Duta Besar China untuk Turki Deng Li, mengatakan kepada Reuters bahwa “mengkritik teman Anda di depan umum akan tercermin dalam hubungan perdagangan dan ekonomi.”

Beberapa warga negara Turki juga telah secara misterius ditahan di China, menurut Nikkei Asian Review. Setidaknya enam warga Turki di Uighur telah hilang di Xinjiang sejak tahun 2017, menurut laporan BuzzFeed News.

Business Insider telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Turki di Ankara dan Kedutaan Besar Turki di London untuk mengomentari pernyataan OKI dan menghilangnya warga negara Turki di Uighur.

Uighur
Orang-orang dari komunitas Uighur yang tinggal di Turki, membawa bendera Uighur dan meneriakkan slogan-slogan selama protes di Istanbul, pada 6 November 2018. (Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis)

PERANG NARASI MASIH TERUS BERLANJUT
Persetujuan tersirat OKI terhadap kamp-kamp penahanan Muslim Uighur di Xinjiang bukan berarti bahwa dunia Muslim telah sepenuhnya menyerah pada China, kata Richardson. Tidak semua negara anggota OKI menyetujui atau mengetahui persetujuan implisit OKI terhadap kamp-kamp di Xinjiang.

Richardson menambahkan bahwa, “Kita tentu memiliki informasi untuk menunjukkan bahwa setidaknya dua anggota OKI sedikit terkejut dengan istilah dalam dokumen OKI.” Dia menolak menyebutkan kedua nama negara tersebut.

Ketika ditanya apakah pernyataan itu dapat dianggap sebagai kemenangan bagi narasi China tentang Uighur, dia mengatakan: “Dalam waktu dekat, ya. Tetapi jika pernyataan kontroversial OKI memiliki efek yang benar-benar mengejutkan bagi beberapa negara anggota OKI yang benar-benar prihatin tentang masalah di Xinjiang, itu hanyalah kemenangan yang menuntut banyak korban,” tambahnya. “Kita hanya bisa menunggu bagaimana pemerintah-pemerintah tersebut akan merespons.”

Keterangan foto utama: Seorang bocah laki-laki mengenakan topeng yang menggambarkan bendera Turkistan Timur—nama lain Xinjiang—dengan motif bendera China menutupi mulutnya, dalam aksi di Istanbul, Turki, pada November 2018. (Foto: Reuters/Murad Sezer)