Ada Usulan Haramain Dikelola Otoritas Multinasional, PBNU : Itu Gagasan Konyol dan Produk Gelap Mata
Minggu, 27/09/2015 15:51:42
Terkait munculnya gagasan
memindahkan otoritas pengelolaan tanah haram (Makkah dan Madinah) dari tangan
kerajaan Arab Saudi kepada otoritas multinasional, Katib Aam PBNU KH Yahya
Cholil Staquf mengatakan, salah kelola atas tanah suci Makkah dan Madinah yang
menjadi tujuan Muslim dunia bukan alasan pelimpahan wewenang dari Kerajaan Arab
Saudi ke otoritas multinasional dalam segala bentuknya.
Gus Yahya, pnggilan akrabnya,
menganggap pelimpahan wewenang kelola hanya karena kesalahan otoritas kerajaan
Saudi merupakan gagasan yang tidak solutif bahkan destruktif.
“Gagasan merampas kedaulatan
atas Haramain dan manajemen tuan rumah ibadah haji dari tangan kerajaan Arab
untuk diserahkan kepada otoritas multinasional dengan segala wujudnya, adalah
gagasan konyol, produk gelap mata,” katanya beberapa waktu lalu seperti dikuti
situs resmi PBNU, NU Online, Sabtu (26/09).
Menurut Gus Yahya, perampasan
kedaulatan itu hanya melahirkan instabilitas dunia Islam dan ancaman keamanan
tak berkesudahan atas tanah suci. “Tak ada prospek di dalamnya. Membiarkan
kerajaan Arab berkuasa atas tanah suci seperti sekarang ini adalah pilihan
paling aman,” katanya.
Terkait tindakan eksploitasi
tanah suci sebagai aset untuk kepentingan ekonomi atau sebagai alat-tawar dalam
politik internasional oleh kerajaan Arab, Gus Yahya menilainya sebagai sesuatu
yang wajar. “Ya anggap saja itu sejenis upahnya satpam. Toh politik tidak akan
terpaku hanya pada urusan agama,” ujarnya.
Pengasuh pesantren Raudlatut
Thalibin Rembang ini meyakini, kalau kedaulatan atas tanah suci dijadikan
multilateral, negara-negara Islam hanya akan menjadikannya objek pertengkaran
tak berujung karena rebutan saham kuasa. Gus Yahya menambahkan, nasib tanah
suci akan bergantung pada konstelasi hubungan diplomatik yang terlalu rumit
karena kebanyakan aktor. “Dan itu berbahaya sekali bagi keamanan tanah suci,”
ujarnya.
red: abu faza
sumber: NU Online
PBNU Tolak Pengelola Tanah
Suci Selain Kerajaan Arab Saudi
Ahad 13 Zulhijjah 1436 / 27 September 2015
21:16
TERKAIT munculnya gagasan
memintahkan otoritas haramain dari tangan kerajaan Saudi Katib Aam PBNU KH
Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan, salah kelola atas tanah suci Mekkah
dan Madinah yang menjadi tujuan muslim dunia bukan alasan pelimpahan wewenang
dari Kerajaan Saudi Arabia (KSA) ke otoritas multinasional dalam segala
bentuknya.
Gus Yahya menganggap pelimpahan
wewenang kelola hanya karena ketidakbecusan otoritas kerajaan Saudi merupakan
gagasan yang tidak solutif bahkan destruktif.
“Gagasan merampas kedaulatan
atas Haramain dan manajemen tuan rumah ibadah haji dari tangan KSA untuk
diserahkan kepada otoritas multinasional dengan segala wujudnya, adalah gagasan
konyol, produk gelap mata,” kata Gus Yahya, Sabtu (26/9) seperti dikutip NU
Online.
Perampasan kedaulatan itu,
menurut Gus Yahya, hanya melahirkan instabilitas dunia Islam dan ancaman
keamanan tak berkesudahan atas tanah suci. “Tak ada prospek di dalamnya,” kata
Gus Yahya.
Membiarkan KSA berkuasa atas
tanah suci seperti sekarang ini adalah pilihan paling aman. “Boleh saja saat
ini mereka diangap tidak becus. Tapimasak iya lama-lama nggak tambah
pintar?”
Terkait tindakan eksploitasi
tanah suci sebagai aset untuk kepentingan ekonomi atau sebagai alat-tawar dalam
politik internasional oleh KSA, Gus Yahya menilainya sebagai sebuah kewajaran.
“Ya anggap saja itu sejenis
upahnya satpam. Toh politik tidak akan terpaku hanya pada urusan
agama.”
Salah seorang pengasuh
pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini meyakini, kalau kedaulatan atas tanah
suci dijadikan multilateral, negara-negara Islam hanya akan menjadikannya obyek
pertengkaran tak berujung karena rebutan saham kuasa.
Paling kurang, Gus Yahya
menambahkan, nasib tanah suci akan bergantung pada konstelasi hubungan
diplomatik yang terlalu rumit karena kebanyakan aktor. “Dan itu berbahaya
sekali bagi keamanan tanah suci,” Gus Yahya mengungkapkan kekhawatirannya.
[rn/Islampos]