Kembali mampunya Partai Keadilan dan
Pembangunan (AKP) untuk membentuk pemerintahan sendiri setelah menang pada
pemilu 1 November memberi kesempatan bagi Turki untuk mengambil langkah yang
lebih kuat dalam permasalahan regional, sebut Presiden Erdogan pada hari Rabu
(11/11/2015).
Berbicara dalam sebuah pertemuan bisnis yang
digelar oleh Foreign Economic Relations Board (DEiK) di Ankara, Erdogan
menyebut bahwa hasil pemilu 1 November dimana AKP memperoleh hampir 50% dari
jumlah suara akan mengakhiri instabilitas politik di Turki.
Terkait intervensi Rusia di Suriah, Erdogan
memberikan “teguran halus” kepada mereka yang menambah bensin pada api,
memperingatkan bahwa mereka akan terbakar oleh api yang sama.
(In an apparent reference to Russia's involvement in neighbouring
Syria, he also offered a "friendly warning" that those adding fuel to
the conflict would find themselves in the same fire.)
Erdogan juga mempertanyakan legitimasi
organisasi-organisasi internasional karena ketidakmampuan mereka dalam menghadapi
situasi di Suriah.
"Nurani kemanusiaan tidak dapat mengabaikan
bagaimana sebuah struktur (organisasi) internasional yang berdiam diri disaat
370.000 orang dibantai dengan cara yang keji dan haus darah.
Organisasi-organisasi internasional yang tidak memprioritaskan kemanusiaan dan
nyawa manusia mungkin memiliki status hukum, namun mereka tak akan akan bisa
mengatasi masalah legitimasi mereka."
Lebih lanjut Erdogan mengatakan bahwa
organisasi-organisasi internasional bertanggungjawab terhadap kematian orang-orang
tidak bersalah selama mereka masih memiliki kekuasaan untuk mencegah hal-hal
tersebut terjadi.
Beliau juga berkomentar mengenai krisis pengungsi:
"Kami secara terus-menerus terpapar oleh krisis ini dan menghadapi
berbagai permasalahan setiap hari disaat banyak negara mengikutinya melalui
media dan banyak pemimpin asing mencoba memberi solusi mengenai masalah ini,
tetapi hanya di atas kertas."
Erdogan memberi komentar tersebut disaat Turki
sekali lagi mengembalikan ide tentang pendirian sebuah zona aman di Suriah
ditengah pembicaraan tentang kemungkinan keterlibatan Turki dalam operasi
militer di Suriah. Pada hari Selasa, Erdogan menyebut bahwa para sekutu Turki
dalam perang menghadapi ISIL semakin dekat untuk menyetujui ide dibentuknya
sebuah zona aman/buffer zone di Suriah dan bahwa ia melihat perkembangan
positif dalam usaha untuk menerapkan zona larangan terbang dan melakukan
serangan udara.
Erdogan juga menyebut dalam sebuah wawancara
langsung di CNN Turk bahwa Turki tidak akan menoleransi para militan Kurdi
(organisasi Teror komunis-Kurdi PKK dan PYD, sayap organisasi mereka di Suriah
) menyeberangi wilayah barat sungai Eufrat, yang diperkirakan Ankara akan
menuju pada kemunculan koridor militan Komunis-Kurdi.
Turki memberi dua kondisi untuk bergabungnya
mereka dalam intervensi militer di Suriah. Menurut sebuah laporan berita, Turki
hanya akan bergabung bila ada dukungan PBB atau partisipasi NATO. Militer Turki
sedang mencari legitimasi untuk operasi apapun dan juga landasan internasional untuk
membenarkan kemungkinan-kemungkinan tindakannya di masa yang akan datang.
Kondisi yang kedua adalah –berdasarkan peraturan PBB- apabila ada serangan dari
Suriah yang dengan segera akan memberi legitimasi untuk melakukan pembalasan
dan kemungkinan intervensi militer.
Turki dibawah kepemimpinan Erdogan telah lama
menjadi penentang utama rezim Bashar al-Assad di Suriah dan dengan keras
menentang proposal apapun yang mempertahankan kekuasaan Assad.